Senin, 28 Maret 2016

Penyuluhan Hukum

BAB I PENDAHULUAN A. U m u m. Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya kesadaran hukum masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1999 (TAP MPR Nomor: IV/MPR/1999) agar masyarakat menyadari dan menghayati secara selaras, serasi dan seimbang antara hak dan kewajibannya sebagai warga Negara serta terbentuknya perilaku warga Negara yang taat hukum, sehingga akan terwujud suatu masyarakat yang taat hukum, untuk itu perlu pelaksanaan penyuluhan dan penerangan hukum secara berkelanjutan.
Kejaksaan Negeri Sigli dalam mengemban misi sebagai salah satu instansi penegak hukum selain melakukan penindakan (Represif) juga misi tugas pencegahan (Preventif) sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang R.I Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia khususnya dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, Kejaksaan Negeri Sigli mempunyai tugas turut menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum melalui program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM). Sehubungan dengan adanya penyuluhan hukum dan penerangan hukum program Binmatkum, Kejaksaan Negeri Sigli telah melaksanakan penerangan hukum yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie. Penerangan Hukum program Binmatkum tersebut telah dilaksanakan dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sigli sebagai berikut : - Jumlah Kecamatan : 23 (dua puluh tiga) Kecamatan - Jumlah Kelurahan/Desa : - Kelurahan/730 (tujuh ratus tiga puluh) Desa - Desa yang sudah disuluh : 30 (Tiga Puluh) Desa - Desa yang belum disuluh : 700 (tujuh ratus) Desa - Desa yang diberi Luhkum ulang : - Desa B. Dasar Pelaksanaan : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 2. Peraturan Presiden Nomor: 35 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-015/A/JA/01/1995 tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan Hukum. 5. Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PRINT – 041/D/T/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pos Penyuluhan/Penerangan Hukum Terpadu (Poskumdu). 6. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS – 001/A/J.A/01/2005 tentang petunjuk pelaksanaan peningkatan tugas Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM). 7. Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Sigli Nomor: Printug- …../N.1.12/L.1/03/2016 tanggal Maret 2016 tentang Pelaksanaan kegiatan Penuluhan Hukum dalam kegiatan Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) tahun 2016 Triwulan I di Kabupaten Pidie.
C. Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Program Binmatkum Triwulan I Tahun 2016 dilaksanakan 2 (dua) kali yakni di Aula Kantor Camat Padang Tiji pada Tanggal 22 Maret 2016 dan di Aula Kantor Camat Kembang Tanjong pada tanggal 24 Maret 2016 yang diikuti oleh 100 (seratus) orang pada tiap pelaksanaan kegiatan sehingga jumlah keseluruhan peserta yang sudah dilakukan penyuluhan berjumlah 200 (dua ratus) orang. Dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum tersebut pesertanya terdiri dari Tokoh Masyarakat, Pimpinan Dayah, Pemuda serta Perwakilan Perempuan. Editor: Syahroni Rambe, SH., MH.

Jumat, 18 Maret 2016

Hukum Acara Pidana

Materi 1 A. ISTILAH, PENGERTIAN DAN SISTEM Istilah hukum acara pidana adalah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”. Belanda memakai istilah starfvordering” yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana subtantif (materil) maupun hukum acara pidana (formil) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana subtantif (materil), sehingga disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hal yang perlu diketahui pembedaan antara hukum pidana (materil) dan hukum acara pidana (formil) yaitu kalau hukum pidana (materil) adalah keseluruhan peraturan hukum yg menunjukkan perbuatan mana yg dikenakan pidana, sedangkan hukum acara pidana (formil) adalah bagaimana Negara melalui alat kekuasaanya untuk menjatuhkan pidana. KUHAP tdk memberikan definisi tentang hk acara pidana, tetapi bagian-bagian seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain. Ps. 1 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yg diatur dlm UU ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dengan membuat bukti terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. B. TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yakni kebenaran dari suatu perkara pidana dgn menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dgn tujuan agar mencari pelaku yg dpt didakwakan melakukan pelanggaran hk. Kemudian selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dri pengadilan guna menemukan apakah terbukti melakukan tindak pidana dan apakah pelaku yg didakwakan itu dapat dipersalahkan. Menurut Van Bammelen mengemukakan 3 fungsi hukum acara pidana, yakni: · Mencari dan menemukan kebenaran · Pemberian keputusan oleh hakim · Pelaksanaan keputusan. C. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA a. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan Asas ini dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran UU Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (untuk menghindari penahanan yg lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dri hak asasi manusia. Begitu pula peradilan yang bebas, jujur dan tdk memihak yg ditonjolkan dlm UU tsb. b. Asas praduga tak bersalah (Persumption of Innounce) Ps. 3 c KUHAP: “Setiap orang yg disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan / atau dihadapkan di muka siding pengadilan wajib dianggap tdk bersalah sampai adanya putusan pengadilan yg menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hk tetap. ( asas ini terdapat dlm penjelasan dlm Ps. 8 UU No. 4 / 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. c. Asas oportunitas Adalah asas hukum yg memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tdk menuntut yg telah mewujudkan perbuatan pidana demi kepentingan umum (UU No. 5 tahun 1991 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan). Dalam penjelasan pasal tersebut artinya jaksa dapat mengesampingkan suatu perkara jika kepentingan umum merasa dirugikan apabila perkara itu dituntut. Dan asas ini tersirat dalam ps. 14 KUHAP huruf h yg berbunyi “ menutup perkara demi kepentingan umum”. Penuntut umum atau jaksa adalah badan yang diberi wewenang untuk menuntut perkara pidana ke pengadilan. Materi II A. SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PIDANA Ø UUD 1945, Pasal 24 dan pasal 25: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lain menurut UU (Pasal 24 (1)) Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk dihentikan sebagai hakim ditetapkan dengan UU (Pasal 25). Ø UU, terdiri dari : UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP UU Kepolisian No. 2 / 2002 UU Kejaksaan No. 16/ 2004 UU Advokat No.18 / 2003 UU kekuasaan kehakiman No.4 tahun 2004 UU No. 28/1997, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian RI Ø Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pokok Perbankan, khususnya Pasal 37 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ø Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang – Undang ini mengatur acara pidana khusus untuk delik korupsi. Kaitannya dengan KUHAP ialah dalam Pasal 284 KUHAP. Undang - Undang tersebut dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ø Undang-Undang Nomor 5 (PNPS) Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana tertentu. Ø Undang –Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Ø Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. B. Beberapa Keputusan Presiden yang mengatur tentang acara pidana yaitu ü Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1967 Tentang Pemberian Wewenang Kepada Jaksa Agung Melakukan Pengusutan, Pemeriksaan Pendahuluan Terhadap Mereka Yang Melakukan Tindakan Penyeludupan; ü Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi; ü Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap Pimpinan/Anggota DPRD Tingkat II dan II; ü Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Organisasi Polri; ü Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; ü Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1983 Tentang Tunjangan Hakim ü Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1983 Tentang Tunjangan Jaksa. C. PIHAK- PIHAK YANG TERLIBAT DALAM HUKUM ACARA PIDANA: 1. Tersangka / terdakwa dan hak-haknya: Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (butir 14 KUHAP) Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (butir 15) Hak-hak tersangka/terdakwa : Lihat (pasal 50 - pasal 68 KUHAP): Hak-hak tersangka/terdakwa (pasal 50- pasal 68 KUHAP): v Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (pasal 50 ayat 1,2,3) v Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (pasal 51 butir a dan b) v Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (pasal 52) v Hak untuk mendapat juru bahasa (pasal 53 ayat (1)) v Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54) v Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma-Cuma. v Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (pasal 57 (2)) v Hak untuk diberitahu pada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka / terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga (pasal 59 dan pasal 60) v Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka / terdakwa (pasal 61) v Hak tersangka / terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (pasal 62) v Hak tersangka / terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (ps.63) v Hak tersangka/ terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli (ps. 65) v Hak tersangka / terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (pasal 68) 2. Penuntut Umum Ps. 1 butir 6 dijelaskan bahwa: Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim wewenang penuntut umum / jaksa : Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Ps. 110 (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Perlu diketahui isi dari ps. 110 KUHAP :Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara ke Penuntut Umum Dalam hal Penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi Dalam hal Penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut umum Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari Penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kpd Penyidik. Membuat surat dakwaan Melakukan penuntutan Menutup perkara demi kepentingan umum (Ps.14 huruf H KUHAP) Melimpahkan perkara ke pengadilan Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang tanggal dan waktu perkara yang akan disidangkan disertai dengan surat panggilan baik kepada terdakwa maupun saksi untuk hadir pada sidang yang ditentukan. Melaksanakan penetapan hakim 3. PENYIDIK DAN PENYELIDIK Menurut pasal 1 butir 1, penyidik adalah pejabat polisi atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 butir 4, penyelidik adalah pejabat polisi yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan. Jadi perbedaannya adalah penyidik itu terdiri dari polisi dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU, sedangkan penyelidik hanya polisi saja. 4. PENASEHAT HUKUM DAN BANTUAN HUKUM Istilah penasehat hukum dan bantuan hukum adalah pembela, advokat. Fungsinya adalah sebagi pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan No. 4 tahun 2004 tentang advokat,bantuan hukum diatur dalam 4 pasal yakni pasal 37, 38, 39, dan 40. Pasal 38 berbunyi : “dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan / penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat” Pasal 39 berbunyi : “dalam member bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan” Materi III A. PENGERTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN Pasal 1 butir 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini. Pasal 1 butir 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan dari penyidik untuk mencari dan megumpulkan bukti yang dengan bukti terang itu tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. B. PEGAWAI PENYELIDIK & PENYIDIK Yang berwenang melakukan penyelidikan / penyelidik adalah: · Kepolisian (pas.1 butir 4 KUHAP) dari pangkat rendah hingga pangkat tertinggi. · Jaksa · Bapepam (Badan Pengawas Pasar modal) · Tamtama (Angkatan Laut) Yang berwenang melakukan penyidikan / penyidik adalah: · Polisi (Pembantu Letnan 2) · PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Gol. IIB Sarjana Muda Pangkat Minimum (Ps. 1 angka 5 PP No. 43 tahun 2012) misalkan dari Kementerian Perhubungan, Perhutanan, dll) · Jaksa (untuk tindak pidana khusus seperti korupsi, subversi, dan ekonomi) dasar hukum pasal 284 KUHAP dimana jaksa memiliki kewenangan sama dengan polisi sebagai penyidik namun tugas jaksa terbatas untuk pidsus saja (pasal 30 UU No. 16 tahun 2004 UU Kejaksaan) C. WEWENANG PENYIDIK Ø Menerima laporan atau pengaduan dari seorang ttg adanya tindak pidana Ø Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian Ø Melakukan penangkapan , penggeledahan, penahanan, dan penyitaan Ø Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat Ø Mengambil sidik jari dan memotret seseorang Ø Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sbg tersangka atau saksi Ø Mendatangkan orang ahli yg diperlukan dlm hubungannya dgn pemeriksaan perkara Ø Mengadakan penghentian penyidikan Ø Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab D. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut Penyidikan a. Ketentuan ttg diketahui terjadinya delik b. Ketentuan ttg alat-alat penyidik c. Pemeriksaan di tempat kejadian (Ps. 7 KUHAP) d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa e. Penahanan sementara (Ps.122 KUHAP) f. Penggeledahan g. Pemeriksaan atau intrerograsi h. Berita acara (penggeledahan, interograsi, dan pemeriksaan di tempat) (Ps. 121 KUHAP) i. Penyampingan perkara (diskresi) j. Pelimpahan perkara ke Penuntut Umum dan pengembaliannya kpd penyidik untuk disempurnakan. E. Diketahui Terjadinya Delik Ada 4 kemungkinan diketahui terjadinya delik, yaitu: Kedapatan tertangkap tangan (Ps. 1 butir 19 KUHAP) Laporan (Ps. 1 butir 25 KUHAP) maupun pengaduan Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik tau terjadinya delik seperti membaca surat kabar, mendengar radio atau orang bercerita. F. Pemanggilan Saksi dan Tersangka Pasal 7 (1) butir g, bahwa penyidik yaitu Polri memiliki wewenang “memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau disebut dengan saksi” Apabila pemanggilan untuk menghadap sidang di pengadilan, saksi tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Ps. 522 KUHP (berupa pidana denda Rp. 900,-). G. BERITA ACARA PENYIDIKAN Pasal 121 KUHAP : o Di beri tgl berita acara o Memuat tindak pidana yg dipersangkakan dgn menyebut waktu, tempat dan keadaan pd waktu tindak pidana dilakukan o Nama dan tempat tinggal tersangka dan atau saksi o Keterangan tersangka dan atau keterangan saksi o Catatan mengenai akte o Segala sesuatu yg dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara itu pd tahap2 penuntutan dan pengadilan. H. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Pemeriksaan di tempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian, dan perampokan, dll. Dalam hal terjadinya kematian dan kejahatan seksual sering dipanggil dokter untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian (Ps. 7 KUHAP). Apabila dokter yang dipanggil menolak untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, maka dpt di ancam pidana (menurut Ps. 224 KUHP) yang berbunyi : Dlm perkara pidana dipidana dengan pidana penjara selama 9 bln Dalam perkara lain, dipidana dengan pidana penjara selama 6 bln. Apabila dokter yang dipanggil menolak untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, maka dpt di ancam pidana (menurut Ps. 224 KUHP) yang berbunyi : Dlm perkara pidana dipidana dengan pidana penjara selama 9 bln Dalam perkara lain, dipidana dengan pidana penjara selama 6 bln. Materi IV A. Penangkapan Pasal 1 butir 20 KUHAP “Penangkapan” adalah tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dlm UU. B. Penahanan Ketentuan tentang sahnya penahanan dicantumkan dalam Ps. 21 ayat (4) KUHAP Sedangkan perlunya Penahanan dapat dilihat dalam pasal 21 (1) KUHAP · PEJABAT YANG BERWENANG MENAHAN DAN LAMANYA PENAHANAN Penyidik atau penyidik Pembantu Penuntut Umum Hakim, menurut tingkat pemeriksaan terdiri atas hakim PN, PT, dan MA (Ps. 20- Ps. 31 KUHAP). · Ketentuan Mengenai Lamanya Penahanan Setiap penahanan dapat diperpanjang, dan perintah penahanan yg dikeluarkan oleh Penyidik (sbgmana dimaksud dlm Ps. 20 KUHAP), hanya berlaku paling lama 20 hari. (tingkat penyidikan) Penahanan yg dilakukan olh Penyidik dapat diperpanjang olh Penuntut Umum paling lama 40 hari (Ps. 24 (1) dan (2) KUHAP). (tingkat kejaksaan) Dalam Ps. 24 (4) KUHAP ditentukan bahwa setelah waktu 50 hari tsb, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Ps. 25 (2) KUHAP :Penahanan olh penuntut Umum ini dpt diperpanjang olh Ketua Pengadilan paling lama 30 hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai. (tingkat Pengadilan) Ps. 26 (1) KUHAP: hakim Pengadilan negeri mengadili perkara, guna pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan dlm wkt 30 hari Ps. 26 (2) KUHAP: apabila dlm wkt 30 hari tsb pemeriksaan perkara blm selesai, maka ketua Pengadilan negeri dpt memperpanjang plg lama 60 hari. Ps.26 (4) KUHAP: kalau perkara tsb blm diputus lbh dri waktu 90 hari, maka terdakwa harus dikeluarkan dr tahanan demi hkm. Untuk pemeriksaan tingkat banding Hakim Pengadilan tinggi dapat melakukan penahanan paling lama 30 hari, dgn “alasan guna kepentingan pemeriksaan banding” (Ps. 27 (1) KUHAP). Penahanan hakim PT pun dpt diperpanjang oleh Ketua PT yang bersangkutan paling lama 60 hari (Ps. 27 (2) KUHAP, dengan alasan “guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai”. Dan terakhir MA pun berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari, guna kepentingan pemeriksaan Kasasi. Apabila belum selesai, dapat diperpanjang olh Ketua MA paling lama 60 hari. C. PENGGELEDAHAN & PENYITAAN 1. Penggeledahan: Tindakan penyidik yg dibenarkan UU untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhdp badan dan pakaian seseorang. Dalam KUHAP ditentukan bahwa Penyidik boleh melakukan penggeledahan atau memasuki rumah orang hanya dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri (ps. 33 (1) KUHAP). Penggeledahan dpt dilakukan tanpa ijin Ketua Pengadilan apabila keadaan terpaksa bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang dikhawatirkan segera melarikan diri atau atau benda yang disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan (ps. 34 (2) KUHAP) 2. PENYITAAN § Pasal 1 butir 6 KUHAP : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tdk bergerak, berwujud dan tdk berwujud untuk kepentingan pembuktian dlm penyidikan, penuntutan, dan peradilan. § Ps. 38 (1) KUHAP “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dgn surat izin dari Ketua PN setempat”. § Ps. 38 ayat (2) KUHAP : dlm hal sangat diperlukan dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tdk mungkin untuk mendptkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dpt melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua PN setempat guna memperoleh persetujuan. § Benda-Benda yg dpt Disita : ü Benda yg digunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya (Ps. 39 (1) butir b KUHAP) ü Benda yg digunakan untuk menghalang-halangi penyidik (Ps. 39 (1) butir c KUHAP). ü Benda yg khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik (ps. 39 (1) butir d KUHAP). ü Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dgn delik yg dilakukan (Ps. 39 (1) butir e KUHAP). Materi V A. PRAPENUNTUTAN • Prapenuntutan ialah tindakan Penuntut Umum untuk memberi petunjuk dlm rangka penyempurnaan penyidikan oleh Penyidik. • Dasar hukum yg berkaitan dgn prapenuntutan a) Ps. 138 KUHAP b) Pasal 110 ayat (1,2,3,4) KUHAP c) Pasal 110 (1) KUHAP : “Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum” d) Pasal 110 (2) KUHAP: “Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tsb ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kpd penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi” e) PS. 110 (3) KUHAP “Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum” f) PS. 110 (4) KUHAP “Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tdk mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tsb berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kpd penyidik”. pemeriksaan tambahan dapat dilakukan oleh jaksa. (Ps. 30 (1) butir e UU Kejaksaan). Terdapat 2 batasan pada pemeriksaan tambahan dalam suatu perkara : · Berkas perkara tertentu · Dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dgn penyidik, dgn memperhatikan: tdk dilakukan terhadap tersangka, hanya terhadap perkara yg sulit pembuktiannya/ meresahkan masyarakat, hrs diselesaikan dlm wktu 14 hari stlh dilaksanakannya ketentuan ps. 110 dan ps. 138 (2) KUHAP B. PENUNTUTAN Ø Definisi Penuntutan : Pasal 1 butir 7 KUHAP , penuntutan adlh adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke PN yg berwenang dalam hal dan menurut cara yg diatur dalam UU ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Ø TUGAS DAN WEWENANG JPU DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN • Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yg didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (ps. 137 KUHAP) • Mengenai kebijakan penuntut, penuntut umumlah yg menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke PN untuk diadili (Ps. 139 KUHAP) • Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tsb bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Ps. 140 (2) butir b KUHAP). • Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tsb dalam Ps. 140 (2) butir a KUHAP memberi penjelasan bahwa “Perkara ditutup demi hukum”. • Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan apabila pd waktu yg sama atau bersamaan ia menerima berkas perkara dalam hal , (Ps. 141 KUHAP): 1. Beberapa tindak pidana yg dilakukan oleh seorang yg sama dan kepentingan pemeriksaan tdk menjadikan halangan terhadap penggabungannya 2. Beberapa tindak pidana yg bersangkut-paut satu dengan yg lain 3. Beberapa tindak pidana yg tdk bersangkut-paut 1 dengan yang lain, akan tetapi dengan yg lain itu ada hubungannya, yg dalam hal ini penggabungan tsb perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Maksud dari “bersangkut-paut” a. Lebih dari 1 orang yg bekerjasama melakukan kejahatan scr bersama-sama b. Lebih dari 1 org pada saat tempat yg berbeda tp pelaksanaan dilakukan pemufakatan c. Lebih dri 1 org mendapatkan alat yg akan digunakan untuk melakukan kejahatan. Materi VI Pengertian Surat Dakwaan Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka siding pengadilan. Rumusan pengertian di atas telah disesuaikan dengan jiw dan ketentuan KUHAP. Dengan demikian, pada definisi itu sudah dipergunakan istilah atau sebutan yang berasal dari KUHAP, seperti istilah yang “didakwakan” dan “hasil pemeriksaan penyidikan” sebagai istilah baru yang dibakukan dalam KUHAP untuk menggantikan istilah “tuduhan” dan yang “dituduhkan ”. demikian juga istilah “pemeriksaan permulaan” yang disebut dalam HIR, dibakukan menjadi sebutan “pemeriksaan penyidikan” oleh KUHAP. Fungsi Surat Dakwaan Di tinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana maka fungsi surat dakwaan dapat di kategorikan : Bagi hakim surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan,dasar perimbangan dalam penjatuhan putusan b.Bagi penuntut umum,Surat dakwaan merupakan dasar pembuktian yuridis tumtutan pidana dan penggunaan upaya hukum Bagi terdakwa,Surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan dasar untuk mempersiapkan pembelaan Dasar pembuatan Surat Dakwaan 1.Penuntut umum berweang membuat surat dakwaan (pasal 14 huruf d KUHP) 2.Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan 3.Berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan Bentuk Surat Dakwaan Dalam KUHAP tidak pernah diatur berkenaan dengan bentuk dan susunan dari Surat Dakwaan. Sehingga dalam praktek hukum masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman prakteknya masing-masing namun demikian tetap berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalalm pasal 143 ayat 2 KUHAP. Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan antara lain :[1] · Surat Dakwaan Tunggal Dalam Surat Dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, misalnya penuntut umum merasa yakin apabila terdakwa telah melakukan perbuatan “pencurian” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP maka terdakwa hanya didakwa dengan pasal 362 KUHP. · Surat Dakwaan Subsider/Berlapis Dalam Surat Dakwaan yang berbentuk subsider di dalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidannya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi yang sesungguhnya didakwakan terhadap terdakwa terdakwa dan yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya “satu” dakwaan. Dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa Dalam praktiknya Surat Dakwaan disusun sebagai berikut: Primair: Bahwa ia terdakwa …………………dst (melanggar pasal 340 KUHP) Subsidair: Bahwa ia terdakwa …………………dst (melanggar pasal 338 KUHP) Lebih Subsidair : Bahwa ia terdakwa …………………dst (melanggar pasal 355 ayat (2) KUHP) · Surat Dakwaan Alternatif Dalam Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusannya mirip dengan bentuk Surat Dakwaan Subsidair, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Jadi terserah kepada penuntut umum tindakan mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan di depan pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan. Sering terjadi penuntut umum mendapatkan suatu kasus pidana yang sulit menentukan salah satu pasal diantara 2-3 pasal yang saling berkaitan unsurnya, karena tidak pidana itu unsure yang menimbulkan keraguan bagi penuntut umum untuk menentukan diantara 2 pasal atau lebih atas satu tindak pidana. Dalam praktek disusun sebagai berikut : Pertama: Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 362 KUHP) Atau Kedua : Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 372 KUHP) Atau Ketiga : Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 378 KUHP) · Surat Dakwaan Kumulatif Dalam Surat Dakwaan Kumulatif didakwakan secara serempak beberapa delik/ dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri (Samenloop/Concursus/ Perbarengan), yang dalam praktik disusun sebagai berikut: Kesatu : Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 365 KUHP) Kedua: Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 368 KUHP) Ketiga: Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 378 KUHP) · Surat Dakwaan Kombinasi Dalam Surat Dakwaan Kombinasi didakwakan beberapa delik secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsider dan dakwaan alternatif secara serempak/ sekaligus, yang dalam praktik disusun sebagai berikut : Kesatu : Primair: Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 340 KUHP) Subsidair: Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 338 KUHP) Kedua : Pertama: Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 368 KUHP) Atau Kedua: Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 378 KUHP) Atau Ketiga : Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 372 KUHP) Syarat Surat Dakwaan a. Syarat Formil Diantara syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : 1. Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum; 2. Berisi identitas terdakwa/para terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP). Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkanoleh hakim (vernietigbaar) dan bukan batal demi hukum karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan. b. Syarat Materiil 1. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan Dalam menyusun surat dakwaan, Penguraian unsur mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, penentuan recidive, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Begitu juga halnya dengan penguraian tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan, ruang lingkup berlakunya UU tindak pidana serta unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana tertentu misalnya “di muka umum, di dalam pekarangan tertutup) dan lain-lain. 2. Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. a. Uraian Harus Cermat Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/ teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. b. Uraian Harus Jelas Jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/ delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (dader/pleger), pelaku peserta (mede dader/pleger), penggerak (uitlokker), penyuruh (doen pleger) atau hanya sebagai pembantu (medeplichting). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (obscuur libel). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan : 1. Unsur tindak pidana yang dilakukan; 2. fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik; 3. cara perbuatn materiil dilakukan. c. Uraian Harus Lengkap Lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecer/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan. Sebelum membuat Surat Dakwaan yang perlu diperhatikan tindak pidana yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan ialah pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Apabila penuntut sudah yakin atas tindak pidana yang akan didakwakan melanggar pasal terntu dalam KUHP, lalu yang perlu dilakukan oleh Penuntut Umum adalah membuat matriks tindak pidana tersebut. Matriks adalah kerangka dasar sebagai sarana mempermudah dalam pembuatan Surat Dakwaan. Matriks disusun sesuai dengan isi dan maksud pasal 143 KUHAP, karena Surat Dakwaan terancam batal apabila tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) a dan b KUHAP. Materi VII A. Istilah atau Pengertian Pra artinya sebelum, berarti “praperadilan berarti sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan”. Dalam Ps. 1 butir 10, menegaskan : praperadilan adalah wewenang PN untuk memeriksa dan memutus : Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan Ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan Apa yang dirumuskan dalam Ps. 1 butir 10, dipertegas dlm Ps. 77, yang menjelaskan : PN berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yg diatur dlm UU tentang: a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan B. WEWENANG PRAPERADILAN 1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa § contohnya : penangkapan, penahanan § Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kpd Praperadilan, bahwa tindakan penahanan yg dilakukan oleh penyidik bertentangan dgn Ps. 21 KUHAP atau penahanan yg dikenakan sdh melampaui batas waktu yg ditentukan ps. 24 KUHAP 2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan a. Hasil pemeriksaan penyidikan maupun penuntutan tdk cukup bukti utk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. b. apa yg disangkakan kpd tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu tidak mungkin utk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. c. Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan nebis in idem. d. Biasa juga penghentian dilakukan penyidik atau JPU, disebabkan dlm perkara yg disangkakan kpd tersangka terdapat unsur daluwarsa utk menuntut. 3. Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi Ps. 95 KUHAP mengatur ttg tuntutan ganti kerugian yg diajukan olh keluarga atau penasihat hukumnya kpd Praperadilan, dgn alasan : a) Karena penangkapan dan penahanan yg tdk sah b) Karena penggeledahan atau penyitaan yg bertentangan dgn ketentuan hokum atau UU c) Karena kekeliruan mengenai orang yg sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa. 4. Memeriksa permintaan rehabilitasi Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yg diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hokum atau UU. C. YANG BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN Tersangka, keluarganya atau kuasanya sesuai dgn ketentuan Ps. 79 KUHAP: pasal ini hanya meliputi pengajuan pemeriksaan ttg sah atau tdknya penangkapan / penahanan bukan dlm hal penggeledahan, penyitaan atau pemasukan rumah. Penuntut umum dan pihak ke 3 yg berkepentingan ketentuan Ps.80, penuntut umum atau pihak ke 3 yg berkepentingan dpt mengajukan permintaan pemeriksaan ttg sah atau tdknya penghentian penyidikan. Pihak ke 3 yg berkepentingan : saksi korban. Penyidik atau pihak Ketiga yg berkepentingan Ø Dalam hal penghentian penuntutan,penyidik atau pihak ke 3 yg berkepentingan yg diberi hak utuk mengajukan. Ø Pada penghentian penyidikan, penuntut umum diberi hak utk mengawasi penyidik. Ø Apabila penyidik tidak menanggapi penghentian penuntutan, maka saksi dpt berperan melakukan pengawasan dgn mengajukan permintaan pemeriksaan kpd Praperadilan ttg sah atau tidaknya penghentian penuntutan yg dilakukan oleh penuntut umum. D. ACARA PRAPERADILAN Ketentuan Ps. 82 (1) KUHAP: acara pemeriksaan praperadilan dlm hal sbgmana dimaksud ps. 79- ps 81 ditentukan: Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tdk sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yg disita yg tdk termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun pejabat yg menimbulkan terjadinya alasan permintaan pengajuan pemeriksaan Praperadilan Pemeriksaan dilakukan dgn cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya Dalam hal suatu perkara sdh mulai diperiksa olh PN, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kpd praperadilan belum selesai mk permintaan tsb gugur Putusan praperadilan tdk menutup kemungkinan utk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pd tingkat pemeriksaan olh JPU, jk utk itu diajukan permintaan baru Putusan hakim dlm acara pemeriksaan peradilan harus memuat dgn jelas dan dasar alasan-alasannya (ps. 82 (2) & (3) KUHAP). Putusan hakim itu memuat (Ps. 82 (3) KUHAP): Ø Dlm hal putusan menetapkan bhw sesuatu penangkapan atau penahanan tdk sah, mk penyidik atau JPU pd tingkat pemeriksaan msg2 hrs segera membebaskan tersangka Ø Dlm hal putusan menetapkan bhw sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tdk sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan Ø Dlm hal putusan menetapkan bhw suatu penangkapan, penahanan tdk sah, mk dlm putusan dicantumkan jmlh besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi (berupa pemulihan nama baik yg tercemar) yg diberikan. Ø dlm hal putusan menetapkan bhw benda yg disita tdk termasuk alat pembuktian, mk dlm putusan dicantumkan hrs segera dikembalikan benda tsb kpd tersangka atau dri siapa benda itu disita. Sumber: http://lawriflaksana.blogspot.co.id/search?q=hukum+acara+pidana

ETIKA PROFESI HAKIM

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Tugas hakim adalah mengkonstatir, mengkwalifisir dan kemudian mengkonstituir. Apa yang harus dikonstatirnya adalah peristiwa dan kemudian peristiwa ini harus dikwalifisir, pasal 5 ayat 1 UU. 14/1970 mewajibkan hakim mengadili menurut hukum. Maka oleh karena itu hakim harus mengenal hukum di samping peristiwanya. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga walaupun itu keluarganya, kalau sudah dalam sidang semuanya diperlakukan sama. Hakim harus berpegang kepada Tri Parasetya Hakim Indonesia. Hakim harus dapat membedakan antar sikap kedinasan sebagai jabatannya sebagai pejabat negara yang bertugas menegakkan keadilan dengan sikap hidup sehari-hari sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat. Untuk membedakan itu hakim mempunyai kode etik sendiri bagaimana supaya dia dapat mengambil sikap. Zaman sekarang kadang-kadang hakim salah menempatkan sikapnya, yang seharusnya sikap itu harus dilingkungan keluarga, ia bawa waktu persidangan. Ini tentunya akan mempengaruhi putusan. Masalah kode etik inilah yang menjadi latar belakang penulisan makalah ini. Supaya hakim-hakim agar lebih memperhatikan lagi tugasnya sebagai penegak keadilan di dalam masyarakat. B. BATASAN MASALAH Supaya pembahasan makalah ini tidak menyimpang, maka kami membatasi makalah ini dengan : 1. Pengertian hakim, tugas, dan tanggung jawabnya. 2. Kode etik hakim dan hubungannya dengan Undang-undang C. TUJUAN PENULISAN Tujuan penulisan makalah ini adalah : 1. Untuk memenuhi tugas berstruktut mata kuliah Etika Profesi Hukum yang diasuh oleh Drs. Ahmadi Hasan M.Hum 2. Supaya kita mengetahui kode etik seorang hakim D. METODE PENULISAN Metode penulisan makalah ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan Kode kehormatan Hakim. E. SISTEMATIKA PENYAJIAN Makalah ini terdiri atas 3 BAB dan masing-masing Bab mempunyai sub-bab, yaitu : 1. Bab I : Pendahuluan, yang berisi Latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penyajian. 2. Bab II : Pembahasan, yang terdiri atas Pengertian Hakim, kewajiban / tugas hakim, tanggung jawab hakim, kode etik hakim, kode kehormatan hakim dengan undang-undang, dan kekuasaan kehakiman. 3. Bab III : Penutup yang terdiri dari kesimpulan. 4. Lampiran UU No 35 tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman 5. Daftar pustaka. BAB II PEMBAHASAN "HAKIM" A. PENGERTIAN HAKIM Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Kode etik hakim disebut juga kode kehormatan hakim. Hakim juga adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhetian dan pelaksanaan tugasnya ditentukan oleh undang-undang. B. KEWAJIBAN / TUGAS HAKIM Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai kewajiban yaitu : 1. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tangah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. 2. Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana. Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya. C. TANGGUNG JAWAB HAKIM 1. Tanggung Jawab Hakim Kepada Penguasa Tanggung jawab hakim kepada penguasa (negara) artinya telah melaksanakan peradilan dengan baik, menghasilkan keputusan bermutu, dan berdampak positif bagi bangsa dan negara. a. Melaksanakan peradilan dengan baik. Peradilan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masayarakat, dan kepatutan (equity). b. Keputusan bermutu. Keadilan yang ditetapkan oleh hakim merupakan perwujudan nilai-nilai undang-undang, hasil penghayatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, etika moral masyarakat, dan tidak melanggar hak orang lain. c. Berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Keputusan hakim memberi manfaat kepada masyarakat sebagai keputusan yang dapat dijadikan panutan dan yurisprudensi serta masukan bagi pengembangan hukum nasional. 2. Tanggung Jawab Kepada Tuhan Tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya telah melaksanakan peradilan sesuai dengan amanat Tuhan yang diberikan kepada manusia, menurut hukum kodrat manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui suara hati nuraninya. D. KODE ETIK HAKIM Untuk jabatan hakim, Kode Etik Hakim disebut Kode Kehormatan Hakim berbeda dengan notaris dan advokat. Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Oleh karena itu Kode Kehormatan Hakim memuat 3 jenis etika, yaitu : 1. Etika kedinasan pegawai negeri sipil 2. Etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum. 3. Etika hakim sebagai manusia pribadi manusia pribadi anggota masyarakat. Uraian Kode Etik Hakim meliputi : 1. Etika keperibadian hakim 2. Etika melakukan tugas jabatan 3. Etika pelayanan terhadap pencari keadilan 4. Etika hubungan sesama rekan hakim 5. Etika pengawasan terhadap hakim. Dari kelima macam uaraian kode etik ini akan kita lihat apakah Kode Etik Hakim memiliki upaya paksaan yang berasal dari undang-undang. 1. Etika keperibadian hakim Sebagai pejabat penegak hukum, hakim : a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Menjunjung tinggi, citra, wibawa dan martabat hakim c. Berkelakuan baik dan tidak tercela d. Menjadi teladan bagi masyarakat e. Menjauhkan diri dari eprbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat f. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim g. Bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab h. Berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu i. Bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan) j. Dapat dipercaya k. Berpandangan luas 2. Etika melakukan tugas jabatan Sebagai pejabat penegak hukum, hakim : a. Bersikap tegas, disiplin b. Penuh pengabdian pada pekerjaan c. Bebas dari pengaruh siapa pun juga d. Tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan dan wewenang untuk kepentingan pribadai atau golongan e. Tidak berjiwa mumpung f. Tidak menonjolkan kedudukan g. Menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan h. Berpegang teguh pada Kode Kehormatan Hakim 3. Etika pelayanan terhadap pencari keadilan Sebagai pejabat penegak hukum, hakim : a. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan di dalam hukum acara yang berlaku b. Tidak memihak, tidak bersimpati, tidak antipati pada pihak yang berperkara c. Berdiri di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, tidak membeda-bedakan orang d. Sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan e. Menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan f. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan g. Memutus berdasarkan hati nurani h. Sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 4. Etika hubungan sesama rekan hakim Sebagai sesama rekan pejabat penegak hukum, hakim : a. Memlihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesam rekan b. Memiliki rasa setia kawan , tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan c. Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korp hakim d. Menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan , baik di dalam maupun di luar kedinasan e. Bersikap tegas. Adil dan tidak memihak. f. Memelihara hubungan baik dengan hakim bawahannya dan hakim atasannya. g. Memberi contoh yang baik di dalam dan di luar kedinasan. 5. Etika pengawasan terhadap hakim. Di dalam urusan Kode Kehormatan Hakim tidak terdapat rumusan mengenai pengawasan dan sanksi ini. Ini berarti pengawasan dan sanksi akibat pelanggaran Kode Kehormatan Hakim dan pelanggaran undang-undang. Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim. Menurut ketentuan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum; Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama Menteri Kehakiman. E. KODE KEHORMATAN HAKIM DENGAN UNDANG-UNDANG 1. Kode Kehormatan Hakim & Tri prasetya hakim Indonesia Kode kehormatan hakim dikenal dengan "Tri Prasetya Hakim Indonesia". Yaitu ; "Saya berjanji : a. Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat Hakim Indonesia; b. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan berpegang teguh pada kode kehormatan Hakim Indonesia; c. Bahwa saya menjunjung tianggi dan mempertahankan jiwa Korps Hakim Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing saya di jalan yang benar." & Perlambang atau sifat hakim a. KARTIKA (= Bintang, yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa). b. CAKRA (= Senjata ampuh dari Dewa Keadilan yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan) berari adil. c. CANDRA (= Bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan) berarti bijaksana dan berwibawa. d. SARI (= Bunga yang semerbak wangi mengharumi kehidupan masyarakat) berarti budi luhur atau berkelakuan tidak tercela. e. TIRTA (= air, yang membersihkan segala kotoran di dunia) mensyaratkan, bahwa seorang hakim harus jujur. & Perincian mengenai sifat hakim a. KARTIKA = Percaya dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. b. CAKRA = Adil Dalam kedinasan 1) Adil 2) Tidak berprasangka atau memihak 3) Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan 4) Memutus berdasarkan keyakinan hati nurani 5) Sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Di luar kedinasan 1) Saling harga menghargai 2) Tertib dan lugas 3) Berpandangan luas 4) Mencari saling pengertian c. CANDRA = Bijaksana / Berwibawa Dalam kedinasan 1) Berkepribadian 2) Bijaksana 3) Berilmu 4) Sabar dan Tegas 5) Berdisiplin 6) Penuh pengabdian pada pekerjaan Di luar kedinasan 1) Dapat dipercaya 2) Penuh rasa tanggung jawab 3) Menimbulkan rasa hormat 4) Anggun dan berwibawa d. SARI = Berbudi luhur / berkelakuan tidak tercela Dalam kedinasan 1) Tawakal dan Sopan 2) Ingin meningkatkan pengabdian dalam tugas 3) Bersemangat ingin maju 4) Tenggang rasa Di luar kedinasan 1) Berhati-hati dalam pergaulan hidup 2) Sopan dan susila 3) Menyenangkan dalam pergaulan 4) Tenggang rasa' 5) Berusaha menjadi teladan bagi masyarakat sekelilingnya e. TIRTA = Jujur Dalam kedinasan 1) Jujur 2) Merdeka = tidak membeda-bedakan orang 3) Bebas dari pengaruh siapa pun juga 4) Tabah Di luar kedinasan 1) Tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukan 2) Tidak boleh berjiwa mumpung 3) Waspada 2. Hubungan Kode Kehormatan Hakim Dengan Undang-Undang Jabatan hakim diatur dengan undang-undang, yaitu UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Seorang yang menjabat hakim harus mematuhi undang-undang dan berpegang pada Kode Kehormatan Hakim. Hubungan antara undang-undang dan Kode Kehormatan Hakim terletak pada ketentuan Kode Kehormatan Hakim yang juga diatur dalam undang-undang, sehingga sanksi pelanggaran undang-undang diberlakukan juga pada pelanggaran Kode Kehormatan Hakim. Apabila menurut Majelis Kehormatan Hakim ternyata seorang hakim terbukti telah melakukan pelanggaran, maka berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1), hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan : a. Dipidana karena bersalah melakukan tindakan pidana kejahatan. b. Melakukan perbuatan tercela. c. Terus menerus melalaikan kewajiban menjalankan tugas pekerjaan. d. Melanggar sumpah atau janji jabatan. e. Melanggar larangan pasal 18 (rangkap jabatan) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan setelah hakim yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Menurut penjelasan pasal tersebut: a. Yang dimaksud dengan "dipidana" ialah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. b. Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" ialah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim. c. Yang dimaksud dengan "tugas pekerjaan" ialah semua tugas yang dibebankan kepada hakim yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tadi dapat disimpulkan bahwa sanksi undang-undang adalah juga sanksi Kode Kehormatan Hakim yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya. Dalam hal ini, Kode Kehormatan Hakim juga menganut prinsip penundukan pada undang-undang. F. KEKUASAAN KEHAKIMAN Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam pengertian di dalam keuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva dan rekomendasi yang datang dari pihak extra judiciil kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang. Kebebasan dalam pelaksanaan wewenang judiciil tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasil dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapinya sehingga keputusannya mencerminkan persaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Penyelenggaraan Kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan Peradilan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan : 1. Peradilan Umum 2. Peradilan Agama 3. Peradilan Militer 4. Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara adalah peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun pidana. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. BAB III PENUTUP KESIMPULAN ÿ Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Kode etik hakim disebut juga kode kehormatan hakim. ÿ Tugas hakim adalah : 1. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. 2. Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana. ÿ Tanggung jawab hakim ada 2 yaitu : 1. Tanggung jawab kepada penguasa 2. Tanggung jawab kepada Tuhan ÿ Kode kehormatan hakim dikenal dengan "Tri Prasetya Hakim Indonesia". Yaitu : "Saya berjanji : a. Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat Hakim Indonesia; b. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan berpegang teguh pada kode kehormatan Hakim Indonesia; c. Bahwa saya menjunjung tianggi dan mempertahankan jiwa Korps Hakim Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing saya di jalan yang benar." ÿ Perlambang sifat hakim yaitu : KARTIKA = Percaya dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, CAKRA = Adil, CANDRA = Bijaksana / Berwibawa, SARI = Berbudi luhur / berkelakuan tidak tercela, dan TIRTA = Jujur Lampiran UU NO 35 TAHUN 1999 TENTANG "KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN" Isi UU No 14 tahun 1970 yang disempurnakan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 2 1. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada badan-Badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. 2. Tugas lain daripada yang tersebut pada ayat (1) dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan Pasal 3 1. Semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. 2. Peradilan dilakukan dengan sederhana; cepat menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila Pasal 4 1. Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 3. Segala campur tangan dalam peradilan dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan Kehakiman di larang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar Pasal 5 1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. 2. Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pasal 6 1. Tiada seorang juapun dapat dihadapkan di Pengadilan selain daripada yang ditentukan baginya oleh Undang-Undang. 2. Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Pasal 7 Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dengan Undang-Undang Pasal 8 Setiap orang, yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut, dan /atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuasaan hukum yang tetap. Pasal 9 1. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupundiadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. 2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana. 3. Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. BAB II BADAN-BADAN PERADILAN DAN ASAS-ASASNYA Pasal 10 1. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan : a. Peradilan Umum b. Peradilan Agama c. Peradilan Militer d. Peradilan Tata Usaha Negara 2. Mahkamah agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. 3. Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung. 4. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Pasal 11 1. Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. 2. Ketentuan mengenai organisatoris, administratif, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang sesuai dengan keksususan peradilan masing-masing Pasal 11A 1. Pengalihan organisasi, administratif, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. 2. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial bagi peradilan Agama waktunya tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 3. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Presiden. Pasal 12 Susunan, Kekuasaan serta Acara dari Badan-Badan Peradilan seperti tersebut dalam pasal 10 ayat (1) diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Pasal 13 Badan-badan peradilan khusus di samping badan-badan Peradilan yang sudah ada, hanya dapat diadakan dengan Undang-Undang. Pasal 14 1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. 2. Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Pasal 15 1. Semua Pengadilan memeriksa dan meutuskan dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. 2. Di antara para Hakim tersebut dalam ayat (1) seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang. 3. Sidang dibantu oleh seorang Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan Panitera. 4. Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang Penuntut Umum, kecuali apabila ditentukan lain dengan Undang-Undang. Pasal 16 Pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan hadirnya tertuduh, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Pasal 17 1. Sidang memeriksa Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. 2. Tidak dipenuhi ketentuan dalam ayat (1) mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum. 3. Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia. Pasal 18 Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 19 Atas semua putusan Pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan, dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Pasal 20 Atas putusan Pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 21 Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dilakukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara-perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 22 Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Kewenangan Pengadilan Umum untuk mengadili perkara-perkara yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional atau Polisi Republik Indonesia bersama-sama dengan orang sipil pada hakekatnya merupakan suatu kekecualian atau penyimpangan dari ketentuan, bahwa seorang semestinya diadili di sidang pengadilan masing-masing. Hal tersebut merupakan kekcualian, maka kewenangan pengadilan Umum tersebut terbatas pada bentuk-bentuk pernyataan dalam suatu delik, seperti sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Peradilan Militer sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas tersebut. Pernyataan pada suatu delik militer yang murni oleh orang sipil dan perkara pernyataan, di mana unsur militer melebihi unsur sipil misalnya, dapat dijadikan landasan untuk menetapkan pengadilan lain daripada Pengadilan Umum, ialah Pengadilan Militer untuk mengadili perkara-perkara demikian. Jika dalam hal perkara diadili oleh Pengadilan Militer, maka susunan Hakim adalah dari Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum. Dalam hal ini kepentingan Justiciabel tetap mendapatkan perhatian sepenuhnya, yaitu dalam susunan Hakim yang bersidang. Dalam waktu perang di mana berlaku hukum eksepsional ataupun hukum luar biasa, meskipun tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan seorang sipil, anggota Tentara Nasional atau Polisi Republik Indonesia tidak ditarik dari pengadilannya. Pasal 23 1. Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh Ketua serta Hakim-hakim yang memutus dan Panitera yang ikut serta bersidang. 3. Penetapan-penetapan, ikhtisar-ikhtisar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh Ketua dan Panitera. Pasal 24 Untuk kepentingan peradilan semua Pengadilan wajib memberi bantuan yang diminta. BAB III HUBUNGAN LEMBAGA PENGADILAN DAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA Pasal 25 Semua pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada Lembaga Negara lainnya apabila diminta. Pasal 26 1. Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Putusan tentang pernyataan tidak sahnya menurut peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan ditingkat kasasi. BAB IV HAKIM DAN KEWAJIBANNYA Pasal 27 1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh. Pasal 28 1. Pihak yang diadali mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah hak seorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili eprkaranya. Putusan mengenai hal tersebut dilakukan oleh Pengadilan. 2. Apabila seorang Hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan Ketua, salah seorang hakim Anggota, Jaksa, Penasehat Hukum atau Panitera dalam suatu perkara tertentu, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan itu. 3. Begitu pula apabila Ketua, Hakim Anggota, Penuntut Umum atau Panitera masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda denganyang diadili, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan itu. Pasal 29 Sebelum melakukan jabatannya, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita untuk masing-masing lingkungan peradilan harus disumpah atau berjanji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut : "Saya bersumpah / berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tiada memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga". "Saya bersumpah / berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia". "Saya bersumpah / berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Anggota Mahkamah Agung yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". BAB V KEDUDUKAN PEJABAT EPRADILAN (PENGADILAN) Pasal 30 Syarat-syarat untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Hakim dan tata cara pengangkatannya dan pemberhentiannya ditentukan dengan Undang-undang. Pasal 31 Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara. Pasal 32 Hal-hal mengenai pangkat, gaji, dan tunjangan Hakim, diatur dengan peraturan tersendiri. BAB VI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN Pasal 33 1. Pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. 2. Pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan, diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. 3. Pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. 4. Dalam melaksanakan putusan Pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara. Pasal 34 Pelaksanaan putusan Pengadilan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII BANTUAN HUKUM Pasal 35 Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Pasal 36 Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan / atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum. Pasal 37 Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 di atas, penasihat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjungjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan. Pasal 38 Ketentuan-ketentuan dalam pasal 35, 36, dan 37 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. BAB VIII PENUTUP Pasal 39 Penghapusan Pengadilan adat dan swapraja dilakukan oleh Pemerintah. Pasal 40 Semua peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 40A Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, semua ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan pasal 11 atau yang berkaitan dengan pasal 22 masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Pasal 41 Undang-undang ini dinamakan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 42 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 17 Desember 1970 DAFTAR PUSTAKA & Kansil, C.S.T. Drs, S.H., 1986, Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK), Jakart: PT. Bina Aksara. & Muhammad, Abdul Kadir, Prof S.H., 2001, Etika Profesi Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. & Sumaryono,E, 1995, Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Yogyakarta : Kanisius. & UU RI No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan, dan UU N0 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Beserta Penjelasannya, Surabaya : Karina, 2003. Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 101. C.S.T. Kansil, Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK), Jakart: PT. Bina Aksara, 1986, hlm. 18 - 19 Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit, hlm 102 - 104 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Yogyakarta : Kanisius, 1995, hlm. 175 - 177 Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 104 - 105 C.S.T Kansil, Op. Cit, hlm. 8 - 12 UU RI No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan, dan UU N0 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Beserta Penjelasannya, Surabaya : Karina, 2003, hlm. 130 – 150. Sumber: http://lawriflaksana.blogspot.co.id/2010/06/etika-profesi-hakim.html

ETIKA PROFESI HUKUM

Pengertian Etika Etika atau dalam bahasa Inggris disebut Ethics yang mengandung arti : Ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat; ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dgn akhlak; nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Secara etimologis etika berasal dari bahasa Yunani kuno Ethos yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap. Aristoteles adalah filsuf pertama yang berbicara tentang etika secara kritis, reflektif, dan komprehensif. aristoles pula filsuf pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Aristoteles dalam konteks ini lebih menyoal tentang hidup yang baik dan bagaimana pula mencapai hidup yang baik itu. yakni hidup yang bermutu/bermakna ketika manusia itu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. menurut Aristoteles denaih apa yang mencapai tujuan hidupnya berarti manusia itu mencapai dirinya sepenuh-penuhnya. manusia ingin meraih apa yang apa yang disebut nilai (value), dan yang menjadi tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan, eudaimonia. Perilaku menjadi obyek pembahasan etika, karena dalam perilaku manusia menampakkan berbagai model pilihan atau keputusan yang masuk dalam standar penilaian atau evaluasi, apakah perilaku itu mengandung kemanfaatan atau kerugian baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Fungsi Etika Di era modernisasi dengan segala kecanggihan yang membawa perubahan dan pengaruh terhadap nilai-nilai moral, adanya berbagai pandangan ideologi yang menawarkan untuk menjadi penuntun hidup tentang bagaimana harus hidup dan tentunya kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral sehingga bingung harus mengikuti moralitas yang mana, untuk itu sampailah pada suatu fungsi utama etika, sebagaimana disebutkan Magnis Suseno (1991 : 15), yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Pengertian Profesi Profesi dalam kamus besar bahasa indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. jenis profesi yang dikenal antara lain : profesi hukum, profesi bisnis, profesi kedokteran, profesi pendidikan (guru). menurut Budi Santoso ciri-ciri profesi adalah : a. suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas; b. suatu teknis intelektual; c. penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis ; d. suatu periode panjang untuk suatu pelatihan dan sertifikasi; e. beberapa standar dan pernyatan tentang etika yang dapat diselenggarakan; f. kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri; g. asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota; h.pengakuan sebagai profesi; i. perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi; j. hubungan erat dengan profesi lain. Etika Profesi Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagia anggota umat manusia (Magnis Suseno et.al., 1991 : 9). untuk melaksanakan profesi yang luhur itu secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya ( Magnis Suseno et.al., 1991 : 75). Tiga ciri moralitas yang tinggi itu adalah : Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi. Sadar akan kewajibannya, dan Memiliki idealisme yang tinggi. Profesi Hukum Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara (C.S.T. Kansil, 2003 : 8). profesi hukum dari aparatur hukum negara Republik Indonesia dewasa ini diatur dalam ketetapan MPR II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pengemban profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional, memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan. kritis, dan pengabdian yang tinggin karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengemban profesi hukum bekerja sesuai dengan kode etik profesinya, apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, ada dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik. Nilai Moral Profesi Hukum Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum. 1. Kejujuran Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga akan menjadi munafik, licik dan penuh tipu daya. Sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu : a. Sikap terbuka, berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan/keikhlasan melayani atau secara cuma-cuma b. Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras. 2. Otentik Otentik artinya menghayati dan menunjukan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Otentiknya pribadi profesional hukum antara lain : a. tidak menyalahgunakan wewenang; b. tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (malkukan perbuatan tercela; c. mendahulukan kepentingan klien; d. berani berinsiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu atasan; e. tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial. 3. Bertanggung Jawab Dalam menjalankan tugasnya, profesioal hukum wajib bertanggung jawab, artinya : a. kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya ; b. bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo); c. kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya. 4. Kemandirian Moral Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan memebetuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruhi oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), penyesuaian diri dengan nilai kesusilaan dan agama. 5. Keberanian Moral Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain : a. menolak segala bentuk korupsi, kolusi suap, pungli; b. menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah. Etika Profesi Hukum Dari hasil uraian diatas dapat kita rumuskan tentang pengertian etika profesi hukum sebagai berikut : Ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan apa yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara. sesuai dengan keperluan hukum bagi masyarakat Indonesi dewasa ini dikenal beberapa subyek hukum berpredikat profesi hukum yaitu : Polisi, Jaksa, Penasihat hukum (advokad, pengacara), Notaris, Jaksa, Polisi. Seluruh sektor kehidupan, aktivitas, pola hidup, berpolitik baik dalam lingkup mikro maupun makro harus selalu berlandaskan nilai-nilai etika. Urgensi etika adalah, pertama, dengan dipakainya etika dalam seluruh sektor kehidupan manusia baik mikro maupun makro diharapakan dapat terwujud pengendalian, pengawasan dan penyesuaian sesuai dengan panduan etika yang wajib dipijaki, kedua, terjadinya tertib kehidupan bermasyarakat, ketiga, dapat ditegakan nilai-nilai dan advokasi kemanusiaan, kejujuran, keterbukaan dan keadilan, keempat, dapat ditegakkannya (keinginan) hidup manusia, kelima, dapat dihindarkan terjadinya free fight competition dan abus competition dan terakhir yang dapat ditambahkan adalah penjagaan agar tetap berpegang teguh pada norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat sehingga tatanan kehidupan dapat berlangsung dengan baik. Urgensi atau pentingnya ber'etika sejak jaman Aristoteles menjadi pembahasan utama dengan tulisannya yang berjudul " Ethika Nicomachela". Aristoteles berpendapat bahwa tata pegaulan dan penghargaan seorang manusia, yang tidak didasarkan oleh egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan pada hal-hal yang altruistik, yaitu memperhatikan orang lain. Pandangan aristoles ini jelas, bahwa urgensi etika berkaitan dengan kepedulian dan tuntutan memperhatikan orang lain. Dengan berpegang pada etika, kehidupan manusia manjadi jauh lebih bermakna, jauh dari keinginan untuk melakukan pengrusakan dan kekacauan-kekacauan. Berlandaskan pada pengertian dan urgensi etika, maka dapat diperoleh suatu deskripsi umum, bahwa ada titik temu antara etika dan dengan hukum. Keduanya memiliki kesamaan substansial dan orientasi terhadap kepentingan dan tata kehidupan manusia. Dalam hal ini etika menekankan pembicaraannya pada konstitusi soal baik buruknya perilaku manusia. Perbuatan manusia dapat disebut baik, arif dan bijak bilamana ada ketentuan secara normatif yang merumuskan bahwa hal itu bertentangan dengan pesan-pesan etika. Begitupun seorang dapat disebut melanggar etika bilamana sebelumnya dalam kaidah-kaidah etika memeng menyebutkan demikian. Sementara keterkaitannya dengan hukum, Paul Scholten menyebutkan, baik hukum maupun etika kedua-duanya mengatur perbuatan-perbuatan manusia sebagai manusia sebagai manusia, yaitu ada aturan yang mengharuskan untuk diikuti, sedangkan di sisi lain ada aturan yang melarang seseorang menjalankan sesuatu kegiatan, misalnya yang merugikan dan melanggar hak-hak orang lain. Pendapat Scholten menunjukan bahwa titik temu antara etika dengan hukum terletak pada muatan substansinya yang mengatur tentang perilaku-perilaku manusia. apa yang dilakukan oleh manusia selalu mendapatkan koreksi dari ketentuan-ketentuan hukum dan etika yang menentukannya. ada keharusan, perintah dan larangan, serta sanksi-sanksi. Teori Hukum Dalam Hubungannya Dengan Etika Salah satu teori hukum yang memiliki keterkaitan signifikan dengan etika adalah "teori hukum sibernetika". Teori ini menurut Winner, hukum itu merupakan pusat pengendalian komunikasi antar individu yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Hukum itu diciptakan oleh pemegang kekuasaan, yang menurut premis yang mendahuluinya disebut sebagai central organ. Perwujudan tujuan atau pengendalian itu dilakukan dengan cara mengendalikan perilaku setiap individu, penghindaran sengketa atau dengan menerapkan sanksi-sanksi hukum terhadap suatu sengketa. Dengan cara demikian, setiap individu diharapakan berperilaku sesuai dengan perintah, dan keadilan dapat terwujud. Teori ini menunjukan tentang peran strategis pemegang kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk membuat (melahirkan) hukum. dari hukum yang berhasil disusun, diubah, diperbaharui, atau diamandemen ini, lantas dikosentrasikan orientasinya unyuk mengendalikan komunikasi antar individu dengan tujuan menegakan keadilan. Melalui implementasi hukum dengan diikuti ketegasan sanksi-sanksinya, diharapakan perilaku individu dapat dihindarkan dari sengketa, atau bagi anggota masyarakat yang terlibat dalam sengketa, konflik atau pertikaian, lantas dicarikan landasan pemecahannya dengan mengandalakan kekuatan hukum yang berlaku. Dampak Penegakan Dan Pelanggaran Etika Penyair Syauqi Beg Menyebutkan "sesungguhnya bangsa itu jaya selama mereka masih mempunyai ahklak (moral) yang mulia, maka apabila ahklak mulianya telah hilang. maka hancurlah bangsa itu". Manusia memang sering kali bersikap dan berperilaku yang berlawanan dengan norma yang sudah dipelajari dan dipahaminya. Norma moral memang sudah banyak dipahami oleh kalangan komunitas terdidik (aparatur negara) ini, tetapi mereka masih juga melihat pertimbangan kepentingan lain yang perlu, dan bahkan harus didahulukan dengan cara mengalahkan berlakunya norma moral (akhlak). contoh-contoh kasus yang merupakan dampak dari pelanggaran etika banyak di jumpai masyarakat atau dalam perjalanan kehidupan bangsa ini. perilaku orang kecil (kalangan miskin) yang melanggar norma moral sangat berbeda akibatnya jika dibandingkan dengan perilaku pejabat atau aparatur negara. Kalau pejabat atau aparatur negara yang melakukan penyimpangan moral, maka dampaknya bukan hanya sangat terasa bagi keberlanjutan hidup bermasyarakat dan bernegara, tetapi juaga terhadap citra institusi yang menjadi pengemban tegaknya moral. Masyarakat tanpa akhlak mulia sama seperti masyarakat rimba dimana pengaruh dan wibawa diraih dari keberhasilan menindas yang lemah, bukan dari komitmen terhadap integritas akhlak dalam diri. manusia yang mengabaikan etika kehidupan itulah yang membuat bumi ini sakit parah, menjadi korban keteraniayaan, atau mengalami kerusakan berat. kerusakan ini tidak lagi membuat bumi menjadi damai, bahkan sebaliknya menuntut tumbal yang mengerikan yang barangkali tidak terbayangkan dalam pikiran manusia. Banyaknya kasus yang terjadi dan akibat yang ditimbulkan lua biasa, maka ini menunjukan bahwa dampak dari pelanggaran etika atau penyimapangan moral tidaklah main-main. pelanggaran moral telah terbukti mengakibatkan problem serius di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Kondisi masyarakat tampak demikian tidak berdaya, menjauh dari hak kesejahteraan, hak keadilan, hak pendidikan yang berkualitas, hak jaminan kesehatan dan keselamatan, adalah akibat pelanggaran moral yang sangat kuat. Eksistensi Etika Profesi Hukum Pameo "ubi societas ibi ius" (dimana ada masyarakat, disana ada hukum) sebenarnya mengungkapkan bahwa hukum adalah suatu gejala sosial yang bersifat universal. Dalam setiap masyarakat, mulai dari yang paling modern sampai pada masyarakat yang primitif, terdapat gejala sosial yang disebut hukum, apapun namanya. Bentuk dan wujudnya berbeda-beda, tergantung pada tingkat kemajemukan dan peradapan masyarakat yang bersangkutan. Istilah-istilah yang bermunculan di masyarakat pun tidak berbeda dengan apa dengan apa yang dialami dengan istilah hukum, yakni seiring dengan perkembangan (dinamika) yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat. Di tengah masyarakat terdapat pelaku-pelaku sosial, politik, budaya, agama, ekonomi, dan lainnya, yang bisa saja melahirkan istilah-istilah atau makna varian sejalan dengan tarik menarik kepentingan. Perkembangan istilah-istilah yang diadaptasikan dengan dinamika sosial budaya masyarakat kerapkali menyulitkan kalangan ahli-ahli bahasa, terutama bila dikaitkan dengan penggunaan bahasa yang dilakukan di lingkungan jurnalistik media cetak. Perkembangan pers yang mengikuti target-target globalisasi informasi, industrialisasi atau bisnis media, dan transformasi kultural, politik dan ekonomi yang berlangsung cepat telah memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap pertumbuhan dan pergeseran serta pengembangan makna, istilah, atau kosakata. Misalnya kata profesi cukup gampang diangkat dan dipakai oleh bermacam-macam pekerjaan, perbuatan, perilaku dan pengambilan keputusan. Kata profesi mudah digunakan sebagai pembenaran terhadap aktifitas tertentu yang dilakukan seseorang atau sekumpulan orang. Kata pekerjaan itu sebagai hak (right) secara yuridis juga dapat ditemukan dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut : 1. Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. 2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan. 3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. 4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan kerja yang sepandan dengan martabat kemanusiaan berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya. Thomas Aquinas menyatakan, bahwa setiap wujud kerja mempunyai empat tujuan sebagaimana berikut : 1. Dengan bekerja, orang dapat memenuhi apa yang yang menjadi kebutuhan hidup sehari-harinya. 2. Dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pengangguran dapat dihapuskan/dicegah. Hal ini juga berarti, dengan tidak adanya pengangguran, maka kemungkinan timbulnya kejahatan (pelanggaran hukum) dapat dihindari pula. 3. Dengan surplus hasil kerjanya, manusia juga dapat berbuat amal bagi sesamanya. 4. Dengan kerja, orang dapat mengontrol atau mengendalikan gaya hidupnya. Menurut Liliana Tedjosaputro, suatu lapangan kerja itu dapat dikategorikan sebagai profesi diperlukan : 1. Pengetahuan 2. Penerapan keahlian (competence of application) 3. Tanggung jawab sosial (social responsibility) 4. self control 5. pengakuan oleh masyarakat (social sanction) Ciri-ciri khas profesi dalam international encyclopedia of education adalah sebagai berikut : 1. Suatu bidang yang terorganisasi dari teori intelektual yang terus menerus berkembang dan diperluas; 2. Suatu teknik intelektual; 3. Penerapan praktis dan teknik intelektual pada urusan praktis; 4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikatisasi; 5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika profesi yang dapat diselenggarakan; 6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri; 7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota; 8. Pengakuan sebagai profesi; 9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi; 10. Hubungan yang erat dengan profesi lain. Profesi hukum memiliki tempat yang istimewa ditengah masyarakat, apalagi jika dikaitkan dengan eksistensi konstitusional kenegaraan yang telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum (rechstaat). Profesi hukum pun berangkat dari suatu proses, yang kemudian melahirkan pelaku hukum yang andal. Penguasaan terhadap perundang-undangan, hukum yang sedang berlaku dan diikuti dengan aspek aplikatifnya menjadi substansi profesi hukum. Tanggung jawab seorang yang profesional, menurut Wawan Setiawan, paling tidak harus bertanggung jawab kepada : 1. Klien dan masyarakat yang dilayaninya; 2. Sesama profesi dan kelompok profesinya; 3. Pemerintah dan negaranya. Fungsi Kode Etik Profesi Hukum Terjadinya pelanggaran nilai moral dan nilai kebenaran karena kebutuhan ekonomi yang terlalu berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan psikis yang seharusnya berbanding sama. Usaha penyelesaiannya adalah tidak lain harus kembali kepada hakikat manusia dan untuk apa manusia itu hidup. hakikat manusia adalah mahkluk yang menyadari bahwa yang benar, yang indah dan yang baik adalah keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan psikis dan inilah yang menjadi tujuan hidup manusia. Etika sangat diperlukan karena beberapa pertimbangan (alasan) berikut : 1. kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang mana. 2. Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional. 3. Adanya pelbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup yang masing-masing dengan alasannya sendiri mengajarkan bagaimana manusia harus hidup. 4. Etika juga diperlukan oleh kaum beragama yang di satu pihak diperlukan untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman kepercayaan mereka, dilain pihak mau berpastisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu. Ada dimensi fungsional mengapa etika itu perlu dituangkan dalam kode etik profesi : 1. Menjelaskan atau menetapkan tanggung jawab kepada klien, institusi dan masyarakat. ada sasaran konvergensi tanggung jawab yang dituju, yakni bagaimana hak-hak istimewa klien, kelembagaan dan masyarakat dapat ditentukan dan diperjuangkan. pengemban profesi mendapatkan kejelasan informasi dan "buku pedoman" mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan, sementara klien, lembaga dan masyarakat pun secara terbuka mengetahui hak-haknya. 2. Membantu tenaga ahli dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat jika menghadapi problem dalam pekerjaannya. Problem yang dihadapi seperti munculnya kasus-kasus hukum baru yang penanganannya membutuhkan kehadiran ahli atau diluar kemampuan spesifikasi adalah membutuhkan pedoman yang jelas untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan, sehingga kalau sampai terjadi seorang ahli itu misalnya tidak mampu menyelesaikan problem yang dihadapinya tidaklah lantas dipersalahkan begitu saja. 3. Diorientasikan untuk mendukung profesi secara bermoral dan melawan perilaku melanggar hukum dan indispliner dari anggota-anggota tertentu. Pengemban profesi (hukum) mendapatkan pijakan yang dapat dijadikan acuan untuk mengamati perilaku sesama pengemban profesi yang dinilai melanggar hukum. Dengan keberadaan kode etik, akan lebih muda ditentukan bentuk, arah dan kemanfaatan penyelenggaraan profesi hukum. 4. Sebagai rujukan untuk menjaga prestasi dan reputasi, baik secara individu maupun kelembagaan. Ada beberapa fungsi kode etik : 1. Kode etik sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. 2. Kode-kode etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui agen atau pelaksanannya. 3. kode etik adalah untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah suatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Kode etik profesi dapat dijadikan pedoman untuk memberdayakan, kemahiran, spesifikasi atau keahlian yang sudah dikuasai oleh pengemban profesi. Dengan kode etik, pengemban profesi dituntut meningkatkan karier atau prestasi-prestasinya. Kalau itu merupakan kode etik profesi hukum, maka pengemban profesi hukum dituntut menyelaraskan tugas-tugasnya secara benar dan bermoral. Kode etik menjadi terasa lebih penting lagi kehadirannya ketika tantangan yang menghadang profesi hukum makin berat dan kompleks, khususnya ketika berhadapan dengan tantangan yang bersumber dari komunitas elit kekuasaan. sikap elit kekuasaan terkadang bukan hanya tidak menghiraukan norma moral dan yuridis, tetapi juga mempermainkannya. Profesi Hukum dan Penegakan Hukum Suatu profesi hukum di awali dengan proses pendalaman dan penguasaan spesifikasi keilmuwan di bidang perundang-undangan (hukum). Orang yang berniat menjadi penyelenggara atau pengemban profesi hukum haruslah masuk dalam lingkaran atau komunitas proses. Tanpa melalui jalan ini, sulit dihasilkan seorang figur penyelenggara hukum yang handall (profesional). Profesionalitas ikut ditentukan oleh peran atau kontribusi yang ditujukan selama berada dalam komunitas profesi. Ada tahap seseorang baru boleh dan tepat mempelajari pengertian hukum dan profesi, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari fungsi, orientasi dan manfaat sebuah profesi hukum ditengah masyarakat. Tahap-tahap yang perlu dilalui ini menjadi pengantar menuju penegakan, pemberdayaan dan pemuliaan profesi. Implementasi profesi itu, termasuk profesi hukum sebenarnya tergantung dari pribadi yang bersangkutan karena mereka secara pribadi mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya dan harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat atau diabadikan untuk kepentingan umum yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum, untuk itu tentunya memerlukan keahlian yang berkeilmuan serta dapat dipercaya. Dinamika kualitas pelayanan profesi itu terkait dengan tingkat dan macam problem yang dihadapi masyarakat. Suatu jenis profesi, termasuk profesi hukum akan bisa dilihat perkembangan dan prospeknya melalui ragam konflik sosial yang muncul. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dibutuhkan kehadiran sarjana-sarjana hukum dan praktisi hukum yang memiliki kualifikasi sikap berikut : 1. Sikap kemanusiaan, agar tidak menaggapi (menyikapi) hukum secara formal belaka, Artinya, sebagai sarjana hukun dituntut sejak dini untuk gemar melakukan analisis dan interpretasi yuridis yang sesuai dengan aspirasi dan dinamika masyarakat, sehingga dalam dirinya tidak sampai kehilangan, apalgi tergusur atau terdegradasi wacana kemanusiaan. Tuntutan memiliki sikap kemanusiaan (human attitude) itu tidaklah muncul seketika, tetapi melalui proses yang menuntut konsentrasi dalam hal sinergi dan intelektual. Kalau sikap ini bisa dimiliki, maka seorang sarjana hukum akan mampu menjadi penyelenggara profesi hukum yang bukan tergolong sebagai "mulut/corong undang-undang" (la bauche de laloi), tetapi sebagai penyelenggara profesi hukum yang humanis. 2. Sikap keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Ketentuan perundang-undangan yang berhasil dipelajari dan mengantarkannya sebagi pihak yang jadi pusat ketergantungan masyarakat adalah sudah seharusnya kalu sikap-sikap yang ditujukan itu mencerminkan dan mengartikulasikan tuntutan masyarakat. pemenuhan terhadap tuntutan masyarakat yang memang sebenarnya merupakan hak-haknya akan menentukan apakah dirinya pantas disebut sebagai penyelenggara profesi hukum yang baik atau tidak. Sikap yang ditujukan dalam menangani suatu perkara hukum misalnya bukan dilatarbelakangi oleh tuntutan memperoleh keuntungan pribadi seperti harta dan kemapanan posisi, tetapi adalah memenuhi panggilan keadilan. Menunjukan sikap yang baik bukanlah hal yang mudah bagi penyelenggara hukum. Hal-hal yang menuju pada kebaikan kerapkali dihadapkan dengan beragam tantangan yang bertujuan hendak mematikan cahaya kebaikan itu. Kalau ada pihak yang bersemangat dan kukuh dalam memegang kode etik, maka di sisi lain biasanya terdapat sejumlah pengganggu yang menjadi pemerdayanya. Sikap adil yang ditujukan oleh penyelenggara profesi huku dapat dikategorikan sebagai ekspresi nuraniah yang cukup berani dan mulia, mengingat dengan sikap itu, penyelenggara profesi hukum berarti tidak sampai kehilangan jati diri dan tetap menjadi pemenang karena mampu mengalahkan beragam tantangan yang berusaha menjinakan sikap adilnya. 3. Mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai objektif dalam suatu perkara yang ditangani. Penyelenggara hukum yang dihadapkan dengan kasus seorang klien, yang perlu dan harus dikedepankan lebih dulu adalah mencermati dan menelaah secara teliti kronologis kasus tersebut. Ketika klien menyampaikan latar belakang kejadian munculnya kasus (konflik) itu, maka penyelenggara hukum dituntut bisa mempertanyakan, mendialogkan dan mengongklusiakn kasus itu sampai muncul dan apa yang diinginkan setelah kasus itu terjadi, termasuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan akhir kasus itu dengan berpijak pada inti persoalan objektif dan pijakan yuridis yang sudah diketahuinya. Wacana objektifitas itu sangat penting bagi penyelenggara hukum, mengingat hal ini selain dapat dijadikan bahan untuk membantu menyelesaikan kasus yang dihadapinya, ia juga akan tetap mampu memepertahankan konsistensi keintelektualannya dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum. Penyelenggara seperti ini akan mampu menyeimbangkan antara da sollen dan das sein. Disiplin ilmu hukum yang berhasil diraihnya tetap percaya dan mampu menerangi kepentingan masyarakat, dan bukan senaliknya tergeser oleh kepentingan-kepentingan dan ambisi-ambisi yang melupakan sisi normatif dan referensi keilmuannya. 4. Sikap kejujuran. Sikap ini boleh dikata menjadi panduan moral tertinggi bagi penyelenggara profesi hukum. sebagai suatu panduan tertinggi, tentulah akan terjadi resiko dan impact yang cukup komplikatif bagi kehidupan masyarakat dan kenegaraan kalau sampai sikap itu tidak dimiliki oleh penyelenggara hukum. Sebagai suatu sikap yang harus ditegakkan dalam penyelenggaraan profesi, maka tanggung jawab yang terkait dengannya akan ditentukan karenannya. Kasus-kasus hukum akan bisa diatasi dan tidak akan terhindar dari kemungkinan mengundang timbulnya persoalan sosial-yuridis yang baru bilamana komitmen kejujuran masih diberlakukan oleh kalangan penyelenggara profesi hukum. kasus-kasus yang muncul ditengah masyarakat, baik yang diketegorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum maupun moral tidak sedikit di antaranya dikarenakan oleh ketidakjujuran yang dilakukan seseorang maupun kelompok sosial. Sikap jujur ini menjadi pangkal atas terlaksana dan tegaknya stabilitas nasional. Masyarakat, terlebih rakyat kecil akan dapat menikmati kehidupan sejahtera dan harmonis bilamana sikap jujur tak sampai terkikis dalam diri kalangan orang-orang besar yang diantaranya adalah penyelenggara profesi hukum yang salah satu tugasnya menjembatani aspirasi orang-orang kecil. Profesi Hukum dan Manajemen Hukum " Manajemen hukum punya hubungan yang istimewa dengan profesi hukum. Dengan manajemen yang baik, citra profesi hukum akan jadi lebih baik. Sebaliknya, dengan manajemen yang buruk, citra profesi hukum akan menjadi buruk. Manajemen menjadi ukuran kinerja pengemban profesi hukum". Profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandangnya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasehat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri. Pelayanan ini sudah masuk dalam kategori manajemen yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, publik atau klien. Perlu diketahui lebih dulu, bahwa ada beberapa ciri khusus yang terdapat dalam pandangan umum tentang profesi, yaitu : a. Persiapan atau training khusus. Sebuah persiapan adalah tindakan yang di dalamnya termuat pengetahuan yang tepat mengenai fakta fundamental dimana langkah-langkah profesional mendasarkan diri, demikian juga dengan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dengan cara yang praktis. b. Merujuk pada keanggotaan yang permanen, tegas dan berbeda dari keanggotaan yang lain. kebanyakan negara dan masyarakat profesi atau kegiatan profesionalnya, maka setiap orang dituntut memiliki sertifikat, ijij usaha ataupun ijin praktik. c. Aseptibilitas sebagai motif pelayanan. Aseptibilitas atau kesediaan menerima, sebagai kebalikan motif menciptakan uang, adalah ciri khas dari semua profesi pada umumnya. Cita-cita sebuah profesi adalah pelayanan umum dan bukan pertama-tama menciptakan uang. Profesi Hukum dan Unsur-Unsur Penegakan Hukum Pengertian penegakkan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan sebagai berikut; 1. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan); 2. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda); 3. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu); 4. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, podana mati). Kalau sudah menjadi pengemban profesi hukum, maka statusnya sebagai profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya : 1. Kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa yang termasuk lingkup profesinya. 2. Bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo). 3. Kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya. Seperti disebutkan Frans Magnis Suseno (dkk). bahwa ada tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari para penyandang atau pemegang profesi luhur (hukum) ini, yaitu : 1. Berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntutan profesi. 2. Sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya. 3. Memiliki idealisme sebagai perwujudan makna "mission statement" masing-masing organisasi profesionalnya. Idealisme Negara Hukum '' Negara adalah perwujudan sifat-sifat manusianya. Negara adalah apa yang menjadi perilaku manusianya. Karena itu, kita tidak dapat mengharapkan keadaan negara menjadi lebih baik, jika manusianya tidak lebih baik dari perilakunya (Plato). Keadaan negara hukumpun demikian, ia (negara hukum) bisa gagal menjadi negara berjatidirikan negara hukum, bilamana pilar-pilar strategisnya tidak menunjukan perilaku yang sejalan dengan kaidah kebenaran norma hukum. Akibat yang sulit dihindari akibat banyaknya perilaku manusia yang berseberangan dengan norma hukum, adalah lahirnya stigma, kalau Indonesia bisa menjadi negara tanpa hukum". (Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin) Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep 'rechtstaat' dan 'the rule of law', juga berkaitan dengan konsep 'nomocracy' yang berasal dari perkataan 'nomos' dan 'cratos'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan 'demos' dan 'cratos' atau 'kratien' dalam demokrasi. 'Nomos' berarti norma, sedangkan 'cratos' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "the rule of law" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "the rule of law, and not of man". Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin itu adalah huku itu sendiri, bukan orang. Secara moral politik setidaknya ada empat alasan utama orang menuntut agar negara diselenggarakan (dijalankan) berdasarkan atas hukum yaitu : (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokrasi, dan (4) tuntutan akal budi. Negara hukum tidak dapat dilepaskan dari pengertian negara demokrasi. Hukum yang adil hanya ada dan bisa ditegakkan di negara yang demokratis. Dalam negara yang demokratis, hukum diangkat, dan merupakan respons dari aspirasi rakyat. Oleh sebab itu hukum dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Masalah-Masalah Profesi Hukum Dalam pembahasan profesi hukum, Sumaryono (1995) menyebutkan lima masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius, yaitu : (a) Kualitas pengetahuan profesional hukum; (b) Terjadi penyalahgunaan profesi hukum; (c) Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis; (d) Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial; (e) Kontinuasi sistem yang sudah usang. (a) Kualitas Pengetahuan Profesional Hukum Setiap profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional. Hal ini sudah menjadi tujuan pendidikan tinggi bidang hukum. Menurut ketentuan pasal 1 Keputusan Mendikbud No. 17/Kep/O/1992 tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum, program pendidikan sarjana bidang hukum bertujuan untuk menghsilkan sarjana hukum yang : (1) Menguasai hukum Indonesia; (2) Mampu menganalisa hukum dalam masyarakat; (3) mampu menggunakan hukm sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum; (4) Menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum; (5) Mengenal dan peka akan masalah keadilan dan maslah sosial; Tujuan tersebut dapat dicapai tidak hanya melalui program pendidikan tinggi hukum, melainkan juga berdasarkan pengalaman setelah sarjana hukum bekerja menurut masing-masing profesi bidang hukum dalam masyarakat. Hukum adalah norma yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Tugas utama profesional hukm adalah mengartikan undang-undang secara cermat dan tepat. Di samping itu, profesional hukum juga harus mampu membentuk undang-undang baru sesuai dengan semangat dan rumusan tata hukum yang telah berlaku. Keahlian yang diperlukan adalah kemampuan teoritis dan teknis yang berakar pada pengetahuan yang mendalam tentang makna hukum, dan membuktikan kemampuan diri menanamkan perasaan hukum dalam masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa. Profesional hukum yang bertugas di bidang perundang-undangan berusaha agar undang-undang yang dibuat itu tepat dan berguna. Pada kesempatan ini prinsip-prinsip etika (ketaatan moral)digunakan sebagai ukuran hukum yang baik. Apabila pembentuk undang-undang tidak dibekali dengan ketaatan moral, maka undang-undang buatannya itu tidak lebih dari nasihat atau petunjuk belaka, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dapatkah ketaatan moral itu dipaksakan dalam hukum? jawabannya diketahui dari rumusan hukum positif. Ada dua macam rumusan hukum positif, yaitu : (1) Hukum Positif Deklaratif Pernyataan rumusannya menggambarkan ketentuan hukum kodrat, yang hanya memuat larangan. Ketaatan moralnyaterdapat pada larangan. Tetapi ketaatan moral hukum positif terdapat pada pemaksaan, yang mencantumkan sanksi keras jika dilanggar. Contoh adalah larangan membunuh, jika larangan ini dilanggar, sanksi keras berupa hukuman penjara atau hukuman mati. (2) Hukum Positif Determinatif Pernyataan rumusannya menentukan cara berperilaku yang sesuai dengan hukum kodrat. Ketaatan moral hukum kodrat terdapat pada perintah atau larangan berdasarkan baik buruknya perbuatan. Tetapi ketaatan moral hukum positif terdapat pada penting tidaknya maslah dan kehendak pembentuk undang-undang. Apabila masalah itu penting bagi kesejahteraan umum (masyarakat), maka pembentuk undang-undang cenderung memaksakan ketaatan secara ketat dengan ancaman sanksi kepada pelanggarnya. Contohnya adalah cara melangsungkan perkawinan, cara berlalu lintas, cara membayar pajak. dalam hal ini profesional hukum (pembuat undang-undang) dituntut kemahirannya menganalisis masalah hukum dalam masyarakat dan peka terhadap masalah keadilan. pelayanan hukum secara profesional dan bermutu tinggi bergantung pada jenis profesi hukumnya dan bobot pengetahuan hukum yang dikuasai oleh profesional hukum yang bersangkutan. Apabila penguasaan pengetahuan hukum itu kurang memadai, maka pelayanan yang diberikan akan salah arah atau salah sasaran, sehingga bukan keadilan yang dicapai, melainkan ketidakadilan, suatu hal yang fatal. Untuk meluruskan kembali kesalahan atau penyimpangan itu, dewan kehormatan profesi hukum mengevaluasi perbuatan yang telah dilakukan oleh profesional hukum yang bersangkutan guna menyatakan perbuatan itu sesuai atau melanggar kode etik profesi hukum yang digelutinya. (b) Penyalahgunaan Profesi Hukum Sumaryono menyatakan, penyalahgunaan dapat terjadi karena persaingan individu profesional hukum, atau karena tidak ada disiplin diri. dalam profesi hukum dapat dilihat dua hal yang sering berkontradiksi satu sama lain, yaitu di satu sisi cita-cita etika yang terlalu tinggi, dan di sisi lain praktek penggembalaan hukum yang berada jauh di bawah cita-cita tersebut. Dalam hal ini tidak seorang profesional hukum pun yang menginginkan perjalan kariernya terhambat karena cita-cita profesi yang terlalu tinggi dan karenanya memberikan pelayanan yang cenderung mementingkan diri sendiri. banyak profesional hukum menggunakan status profesinya untuk menciptakan uang atau untuk maksud-maksud politik. penyalahgunaan profesi hukum dapat juga terjadi karena desakan pihak klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai dan tentunua menang. Klien tidak segan-segan menawarkan bayaran yang cukup menggiurkan baik kepada penasihat hukum atau pun kepada hakim yang memeriksa perkara. Dalam hal ini terjadilah pertarungan, siapa yang menbayar mahal itulah yang bakal menang. penagakan hukum dijadikan ajang bisnis pelecehan hukum secara brutal. Di satu sisi penegak hukum beralih haluan dari keadilan ke penghasilan, dan di sisi lain klien menjadi perongrong wibawa hukum dan penegak hukum pokoknya menang. Bagaimana keadilan bagi yang tidak mampu? wahai pengemban profesi hukum: "kembalilah kepada etika profesi hukum". (c) Profesi Hukum Menjadi Kegiatan Bisnis Yang dimaksud kegiatan bisnis adalah kegiatan yang tujuan utamanya mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Apabila kegiatan itu adalah kegiatan profesi hukum, maka dikatakan profesi hukum itu kegiatan bisnis. Jadi, ukuran untuk menyatakan profesi hukum itu kegiatan pelayanan bisnis atau kegiatan pelayanan umum terletak pada tujuan utamanya. Memang diakui bahwa dari segi tujuannya, profesi hukum dibedakan antara profesi hukum yang bergerak dibidang pelayanan bisnis dan profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan umum. Profesi hukum pelayanan bisnis menjalankan pekerjaan berdasarkan hubungan bisnis (komersial), imbalan yang diterima sudah ditentukan menurut standar bisnis. Contohnya para konsultan yang menangani masalah kontrak-kontrak dagang, paten, merek. Sedangkan profesi hukum pelayanan umum menjalankan pekerjaan berdasarkan kepentingan umum baik dengan bayaran atau tanpa bayaran. Contoh profesi hukum pelayana umum adalah pengadilan, notaris, LBH, kalaupun ada bayaran, sifatnya biaya pekerjaan atau administrasi. Sekarang ini boleh dikatakan profesi hukum cenderung beralih kepada kegiatan bisnis dengan tujuan utama: berapa yang harus dibayar, bukan apa yang harus dikerjakan. Hal ini sudah menggejala merasuk segala jenis profesi hukum bidang pelayanan umum, biaya pembuatan akta notaris mahal, biaya perkara di pengadilan mahal, karena dibisniskan. Padahal tujuan diciptakannya undang-undang yang mengatur kepentingan umum itu untuk menyejahterakan masyarakat, bukan menyengsarakan masyarakat. Dengan demikian, jasa pelayanan umum yang diberikan oleh profesional hukum berubah dari bersifat etis menjadi bersifat bisnis. Mengapa terjadi demikian? Dalam kenyataan sekarang. profesi boleh dikatakan terdesak oleh bisnis karena imbalan atas pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan nilai kebutuhan layak dewasa ini. Hal ini menjadi penyebab mengapa kode etik profesi hanya menjadi pajangan, sulit diamalkan dalam memenuhi tugas profesi. Di samping itu, keahlian yang berbeda pada setiap profesi mengakibatkan terjadi perbedaan mencolok antara imbalan yang diterima oleh profesional yang berlainan profesi, misalnya : (1) keahlian dosen berbeda dengan keahlian dokter spesialis, akuntan, notaris, pengacara. (2) keahlian pilot, nakhoda berbeda dengan keahlian pengemudi bus di jalan raya. (3) keahlian penerjemah, operator komputer berbeda dengan kehlian pengarang buku. (d) Kurang Kesadaran dan kepedulian Sosial Kesadaran dan kepedulian sosial merupakan kriteria pelayanan untuk profesional hukum. Wujudnya adalah kepentingan masyarakat lebih di dahulukan daripada kepentingan pribadi, pelayanan lebih diutamakan daripada pembayaran, nilai moral lebih ditonjolkan daripada nilai ekonomi. Namun, gejala yang diamati sekarang sepertinya lain dari apa yang seharusnya diemban oleh profesional hukum. Gajala tersebut menunjukan mulai pudarnya keyakinan terhadap wibawa hukum. Di antara gejala itu adalah para profesional hukum mulai menjual jasa demi penghasilan yang lebih tinggi. Dalam masyarakat, mereka menyediakan diri bagi kesejahteraan umat manusia, dalam kegiatan profesional mereka menjadi orang sewaan yang dibayar mahal oleh klien mereka. Para profesional hukum banyak menghabiskan waktu memberi konsultasi kepada klien pengusaha secara pribadi melaksanakan hukum dengan cara-cara yang justru melanggar hukum, misalnya bagaimana cara berkolusi menyelesaikan maslah kredit melalui jalan belakang, menghindari pajak mahal. Apapun jenis profesi hukumnya, profesional hukum adalah abdi masyarakat dan abdi hukum yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi semata-mata. Dalam negara hukum yang sedang membangun seperti Indonesia, profesional hukum yang sadar dan peduli kepada kepentingan masyarakat sangat dibutuhkan. Mereka dibutuhkan masyarakat untuk membela memperjuangkan nasib bagaimana berurusan dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit, berperkara dengan biaya wajar, memperoleh ganti kerugian yang memadai akibat penggusuran hak-hak mereka. Demi tegaknya hukum dan keadilan, profesional hukum yang berpihak kepada masyarakat golongan sangat dibutuhkan guna memperjuangkan hak-hak mereka yang tergusur dan tersingkir. (e) Kontinuasi Sistem Yang Telah Usang Profesional hukum adalah bagian dari sistem peradilan yang berperan membantu menyebarluaskan sistem yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena di dalamnya terdapat banyak ketentuan penegakkan hukum yang tidak sesuai lagi. Padahal profesional hukum melayani kepentingan masyarakat yang hidup dalam masyarakat yang serba modern. Dahulu tidak dikenal bermacam ragam alat kontrasepsi yang sekarang justru menjadi kebutuhan masyarakat pengikut program keluarga berencana, tetapin tidak didukung oleh ketentuan hukum pidana tentang delik kesusilaan yang sekarang masih berlaku. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang komputer yang dapat menimbulkan kejahatan model baru, bidang kedokteran yang menimbulkan obat-obat terlarang seperti ekstasi, pelaku-pelaku kejahatan tersebut belum dapat dijankau oleh hukum pidana yang berlaku sekarang. Demikian juga istilah-istilah hukum yang digunakan di kalangan profesional hukum masih banyak menimbulkan kerancuan, misalnya kolusi, korupsi, zina, kawin, kecelakaan, karena konotasi dan interpretasinya dapat bermacam-macam.Hal ini dapat terjadi karena perkembangan masyarakat yang begitu cepat akibat pengaruh globalisasi informasi yang datang dari berbagai penjuru dunia ini. Sistem penghukuman juga sudah usang karena tidak dapat menjangkau pelaku kejahatan, kalaupun dapat di jangkau hukuman tidak sepandan dengan kejahatan yang dilakukannya. Hal ini mengundang emosi masyarakat yang merasakan hukuman yang tidak adil , tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. 1. Alasan Mengabaikan Kode Etik Profesi. Menggejalanya perbuatan profesional yang mengabaikan kode etik profesi karena beberapa alasan yang paling mendasar , baik sebagai individu anggota masyarakat maupun karena hubungan kerja dalam organisasi profesi, disamping sifat manusia yang konsumeristis dan nilai imbalan jasa yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan. Atas dasar faktor-faktor tersebut, maka dapat diinventarisasi alasan-alasan mendasar mengapa profesional cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik profesi. (a) Pengaruh Sifat Kekeluargaan Salah satu ciri kekeluargaan itu memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga dan ini dipandang adil. Perlakuan terhadap orang bukan keluarga lain lagi. hal ini berpengaruh terhadap perilaku profesional hukum yang terikat pada kode etik profesi, yang seharusnya memberi perlakuan sama terhadap klien. Contoh, Amat keluarga notaris minta dibuatkan akta hibah, notaris membebaskannya dari biaya pembuatan akta dengan alasan tidak enak menarik biaya dari keluarga sendiri. Kemudian datang Bondan, juga minta dibuatkan akta dengan membayar biaya yang telah ditentukan jumlahnya. Amat dan Bondan keduanya adalah klien yang seharusnya mendapat perlakuan sama menurut Kode Etik Notaris, tetapi nyatanya lain. Kode etik profesi diabaikan oleh profesional. Seharusnya masalah keluarga dipisahkan dengan masalah profesi dan ini adalah adil. Dalam contoh kasus tadi, notaris seharusnya menarik bayaran dari mereka berdua karena sama-sama klien. Setelah pulang dari kantor, notaris tadi datang ke Amat keluarganya, menghadiahkan uang bayaran akta yang telah diterimanya dari Ahmat. Ini masalah keluarga bukan profesi. Dengan cara demikian, notaris tidak perlu mengabaikan Kode Etik Notaris. (b) Pengaruh Jabatan Salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat pada atasan dan ini adalah ketentuan undang-undang kepegawaian. Fungsi eksekutif terpisah dengan fungsi yudikatif. Seorang hakim memegang dua fungsi sebagai pegawai negeri sipil dan sebagai hakim. menurut Kode Etik Hakim, hakim memutus perkara dengan adil tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Perkara yang diperiksa oleh hakim tadi ternyata ada hubungannya dengan seorang pejabat yang adalah atasannya sendiri. Dalam kasus ini di satu pihak hakim cenderung hormat pada atasan dan bersedia membela atasan sebab kalau tidak, mungkin hakim tadi akan dipersulit naik pangkat atau akan dimutasikan. Di pihak lain, pejabat mempunyai pengaruh terhadap bawahan dan karena itu mengirim ketebelece (nota) kepada hakim, tolong selesaikan perkara tersebut dengan sebaik-baiknya (konotasinya bela atasanmu), bukan seadil-adilnya. Seharusnya hakim berlaku adil dan tidak memihak, tetapi nyatanya memihak atasannya. Sekali lagi, kode etik profesi diabaikan oleh profesional. Seharusnya masalah jabatan dipisahkan dengan masalah profesi dan ini adalah adil. Hakim memeriksa perkara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Kode Etik hakim, dan sesuai pula dengan saran katebelece atasannya (dengan sebaik-baiknya), sehingga putusannya pun sebaik-baiknya (versi hakim seadil-adilnya) karena hakim bekerja secara fungsional bukan secara struktural. Dengan demikian, hakim tidak mengabaikan atasannya dan tidak pula mengabaikan Kode Etik Hakim. (c) Pengaruh Konsumerisme Gencarnya perusahaan-perusahaan mempromosikan produk mereka melalui iklan media massa akan cukup berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh profesional. hal ini mendorong profesional berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas atau terobosan profesional, yaitu dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayaninya. Contoh, seorang dosen dengan gaji yang diterimanya cukup untuk biaya hidup, tetapi karena kebutuhan hiburan mendorongnya untuk membeli perabotan yang mewah. Untuk memperoleh uang dia menawarkan kolusi dengan mahasiswa yang diujinya : kalau ingin dibantu, saya bersedia membantu supaya lulus mendapat nilai A asalkan ada tanda terima kasihnya (maksudnya imbalan uang berupa uang yang sudah ditentukan tarifnya) sambil menahan daftar nilai dan kertas ujian mahasiswa. Ternyata dosen yang bersangkutan mengabaikan kode etik akademiknya. Seharusnya pemenuhan kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan melakukan kerja ekstra apa saja yang dapat menjadi sumber penghasilan tambahan, baik berkenaan dengan profesi maupun diluar profesi, misalnya menjadi dosen luar biasa, pemimpin disuatu PTS, konsultan hukum, melaksanakan proyek penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Kerja keras adalah kodrat manusia dan ini menjadi lambang martabat manusia. Semua hal ini merupakan sumber penghasilan tanpa melanggar kode etik profesi. (d) Karena Lemah Iman Salah satu syarat menjadi profesional itu adalah taqwa kepada TUHAN Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-NYA. Ketaqwaan ini adalah dasar moral manusia. Jika manusia mempertebal iman dengan taqwa, maka di dalam diri akan tertanam nilai moral yang menjadi rem untuk berbuat buruk. Dengan taqwa manusia makin sadar bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, sebaliknya keburukan akan dibalas dengan keburukan. Sesungguhnya TUHAN itu Maha Adil. Dengan taqwa kepada TUHAN Yang Maha Es,. profesional memiliki benteng moral yang kuat, tidak mudah tergoda dan tergiur dengan bermacam ragam bentuk materi disekitarnya. Dengan iman yang kuat kebutuhan akan terpenuhi secara wajar dan itulah kebahagiaan sejatinya. 2. Upaya Untuk Mematuhi Kode Etik Profesi Kode etik profesi adalah bagian dari hukum positif, tetapi tidak memiliki upaya pemaksa yang keras seperti pada hukum positif yang bertaraf undang-undang. Hal ini merupakan kelemahan kode etik profesi bagi profesional yang lemah iman. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka upaya alternatif yang dapat ditempuh ialah melakukan upaya pemaksa yang keras ke dalam kode etik profesi. Alternatif tersebut dapat di tempuh dengan dua cara, yaitu memasukan klausula penundukan pada hukum positif undang-undang di dalam rumusan kode etik profesi, atau legalisasi kode etik profesi melalui pengadilan negeri setempat. kedua upaya tersebut dapat kita uraikan berikut ini . (a) Klausula Penundukan Pada Undang-Undang Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian menjadi pertimbangan bagi warga , tidak ada jalan lain kecuali taat, jika terjadi pelanggaran berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya. Ketegasan sanksi undang-undang ini lalu diproyeksikan kepada rumusan kode etik profesi yang memberlakukan sanksi undang-undang kepada pelanggarnya. (b) Legalisasi Kode Etik Profesi Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk mematuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan, apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh dewan kehormatan, dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, ketua profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat agar kode etik itu disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu. Jadi kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat perintah, pengadilan memaksakan pemulihan itu Ringkasan Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi adalah rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggota. Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap dalam bahasa yang baik tetapi singkat sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Alasan dibuat tertulis mengingat fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, dan pencegah kesalahpahaman dan konflik. Namun kode etik profesi mempunyai kelemahan, yaitu terlalu idealis yang tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar profesional, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk diabaikan. Kecenderungan itu ditandai oleh menggejalanya perbuatan yang menunjukan kode etik profesi kurang berfungsi di kalangan para profesional anggota kelompok profesi. Kurang berfungsinya kode etik profesi karena kolusi bermotif bisnis, jasa profesional tidak sebanding dengan pendapatan yang diterimanya, pengaruh konsumerisme dan yang paling menentukan adalah lemah iman. Kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral, tidak mempunyai sanksi keras, sehingga pelanggar kode etik tidak merasakan akibat perbuatanya, malahan seperti tidak berdosa kepada sesama manusia. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran serius terhadap kode etik profesi dapat ditempuh cara penundukan pada undang-undang, sehingga pelanggaran kode etik akan diancam dengan sanksi seperti pelanggar undang-undang. Cara lain lagi yaitu melegalisasikan kode etik profesi kepada Ketua Pengadilan Negeri, sehingga mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat sama seperti akta perdamaian di muka pengadilan. Moral Penyelenggara Hukum Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan, bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (ayat 4); dan berkewajiban melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 6); Kalau berpijak pada norma yuridis tersebut, dapatlah dipahami, bahwa setiap penyelenggara negara, seperti eksekutif, yudikatif, dan yudikatif diregulasi oleh kewajiban untuk menjalankan peran-perannya secara legal, tidak bertentangan dengan norma hukum, atau tidak tergelincir dalam perbuatan-perbuatan yang berbentuk pengkhianatan dan pembangkangan norma-norma kebenaran. Sayangnya tidak semua elemen negara mau menaati norma yuridis yang sudah mengikat profesinya. Ibarat pepatah "patah satu tumbuh seribu", elemen negara yang melanggar norma itu terus saja mengisi agenda sejarah negeri ini. Di sebuah lembaga yang sebelumnya tidak disangka akan tumbuh manusia bejat, ternyata mencuat juga seorang kleptokrat atau anggota mafia baru. Penegakan Hukum dan Citra Peradilan Diperlukan suatu pemahaman mendasar dalam menyikapi eksistensi hukum. Di dalam hukum itu mengandung nilai-nilai keagungan, karena di dalam hukum itu terumus aturan main yang menggariskan tentang perilaku seseorang yang patut dikatakan salah, benar, khilaf, dan jahat atau perilaku yang membuat kontruksi kehidupan ini tidak lagi agung (berwibawa, mulia atau terjaga citranya). Hukum diharapakan bisa menbuat masyarakat berperilaku agung, terpuji, memanusiakan manusia, berkeadilan atau tidak merugikan orang lain. Seseorang yang bisa menjunjung tinggi hukum ini berarti berhasil mengimplementasikan perilaku yang berkeagungan. Menurut L.J. Van Apeldoorn, secara umum tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Dalam setiap kehidupan manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berienteraksi dengan manusia yang lain. Dengan adanya interaksi ini akan timbul kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan yang kadang menimbulkan pertikaian, akan tetapi dengan interaksi juga memberikan manfaat dengan menambah pengetahuan serta informasi lainnya. Sudikno Mertokusumo menyebut, bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Malalui penegakkan inilah, hukum menjadi kenyataan. Kalau mengikuti asas "equality before the law" yang sudah digariskan oleh konstitusi, maka setiap warga negara ini bukan hanya berkedudukan sederajat di depan hukum dan pemerintahan, tetapi juga berkedudukan sederajat di dalam pertanggungjawaban hukumnya. Dalam prinsip ini, tidak boleh ada perlakuan yang bercorak membedakan antara satu orang atau kelompok dengan seseorang atau kelompok lainnya. Perilaku membedakan atau melecehkan sama artinya dengan mengebiri sifat-sifat agung dari hukum itu sendiri. Liliana Tedjosaputra menyebut, bahwa seharusnya, tingkah laku manusia di dalam masyarakat itu dijalankan sesuai dengan prinsip negara kita, yakni negara hukum berdasarkan Pancasila. Tegaknya hukum merupakan suatu prasyarat bagi sebuah negara hukum. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia di dalamnya dan dengan demikian melibatkan tingkah laku manusia juga. Soerjono Soekanto menyebut, bahwa inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Supremasi Moral Pencegah Future Shock Berbicara tentang mafia peradilan tidak terlepas dari perangai aparat penegak hukum. Mahkamah Agung sendiri pun tidak lepas dari kondisi ini, seharusnya Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dari dunia peradilan di Indonesia masihlah menjadi institusi yang sarat oleh kaum pengkhianat. Ditengarai, kondisi di Mahkamah Agung masihlah mencerminkan kesejatian institusi peradilan pada umumnya, bahwa dunia peradilan belum menjadi lembaga yang suci dalam menegakkan amanat keadilan, tetapi masih dijadikan sebagai ajang kaum makelar untuk memenangkan perkara. Kemenangan diperlakukan sebagai kartu mati yang diburu oleh makelar yang bisa berkolaborasi dengan memasang bandrol atau tarif tinggi. Mentalitas palsu terlihat dalam potret penegakan hukum yang acapkali tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan atau lebih memenangkan "rekayasa-rekayasa palsu", padahal penegakan hukum ini, apalagi di level lembaga peradilan setingkat Mahkamah Agung, menjadi acuan utama kehidupan makro bangsa, termasuk dunia pembelajaran masyarakat di bidang hukum. Mentalitas palsu telah mengakibatkan kinerja berbagai bidang strategis menjadi sarat dengan rekayasa atau mengikuti arus permainan yang diproduk oleh pelakunya. Kebohongan publik dengan mengatasnamakan hukum dan keadilan ditampilkan untuk membentuk imajinasi massa, bahwa produk kepalsuan adalah suatu keniscayaan di tengah kompetisi yang sangat tajam. Apa yang disebut benar dan jujur adalah kosa kata sakti yang hanya memenuhi ruang teks, sementara dalam realitas, sudah diperlukan aturan-aturan yang bersumber dari kesepakatan-kesepakatan atau transaksi, yang justru menjadi konvensi istimewa yang diharuskan dijunjung tinggi oleh setiap pemain. Kebohongan publik yang dilakukan oleh pejabat Mahkamah Agung itu akan berpengaruh lahirkan future shock atau kegelapan masa depan hukum, yang tidak hanya dunia hukumnya yang kehilangan citranya, tetapi pencari keadilan pun kehilangan landasan berpijak dan benteng yang bisa melindunginya. hal inilah yang menuntut ditegakkannya supremasi moral, karena dengan supremasi moral ini, penegak hukum akan menjalankan kinerjanya dengan benar. Kalau pencari keadilan, khususnya yang berasal dari kalangan akar rumput berposisi jadi korban atau dikalahkan oleh praktik mafia peradilan, apalagi hal ini dilakukan di sebuah institusi berpengaruh dan menentukan seperti mahkamah Agung, maka dikhawatirkan mereka akan menyatukan kebelutan tekad untuk meramu peradilan jalanan atau peradilan tanpa pengadilan (justice without trial). Kalau hal ini yang terjadi dan lestari ditengah masyarakat, maka niscaya kondisi barbarian yang akan marak dimana- mana. Harapan masyarakat adalah agar Mahkamah Agung Republik Indonesia mampu menjadi filter untuk menepis berbagai kinerja buruk yang masih berlangsung di institusi penegak hukum lainnya, dan bukan menjadi pelengkap superioritas mafia peradilan. Peran Komisi Perlindungan Anak Dalam Merekonstruksi Citra Peradilan Anak bukanlah manusia dalam bentuk kecil, tetapi ia dipandang sebagai manusia yang membutuhkan perlindungan dan penanganan khusus (special safeguard and care), termasuk perlindungan hukum (legal protection), baik setelah maupun sebelum dilahirkan. (berdasarkan konvensi hak-hak anak) Komisi perlindungan anak (KPA) merupakan institusi yang secara yuridis diakui keberadaannya. Keberadaan ini terkait dengan peran yang dilakukan oleh KPA dalam memeberikan perlindungan terhadap anak-anak. KPA berkewajiban memberikan masukan kepada pemerintah atau pihak-pihak lain yang punya kompetensi dalam menangani anak-anak bermasalah, termasuk institusi peradilan yang secara langsung berhubungan proses penanganan anak-anak yang bermasalah secara hukum, atau KPA berhak mempertanyakan peran yang dilakukan institusi lain, yang dinilainya kurang atau tidak mendukung terhadap perlindungan anak-anak. Dewasa ini, kekerasan terhadap anak semakin tidak asing lagi. Anak-anak masih diperlakukan sebagai obyek kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, dan bahkan oleh aparat, padahal aparat ini seharusnya bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Mereka menjadi bagian dari wajah buruknya upaya penegakkan hak asasi manusia di Indonesia, tidak terkecuali terhadap hak-hak anak. mayoritas kasus kekerasan terhadap anak terjadi di dalam rumah dan dilakukan kerabat-kerabat terdekat anak. Data nasional menunjukkan, 23,1 persen kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah anak-anak. Sepanjang 2005, Komnas PA menemukan 866 kasus kekerasan terhadap anak yang terbagi atas 327 kasus perlakuan salah secara seksual, 233 kasus perlakuan salah secara fisik, 176 kasus kekerasan psikis, dan 130 kasus penelantaran anak. yang menyedihkan, para pelaku kekerasan terhadap anak itu mayoritas adalah orang yang dikenal anak, yaitu 69 persen. berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, layak jika kemudian Komisi Perlindungan Anak (KPA), sebagai lembaga yang mendapatkan tanggung jawab dari negara, dipertanyakan keberadaannya secara yuridis empiris. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 menyebutkan, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia TUHAN Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadapap anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini (UU Nomor 23 Tahun 2002) didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Badan atau institusi yang ditunjuk dan dipercaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak adalah Komisi Perlindungan Anak. Komisi ini bertugas secara khusus dalam memerhatikan berbagai hal yang berhubungan dengan hak-hak anak. Sumber: http://pipi-megawati.blogspot.co.id/2011/09/etika-profesi-hukum.html